Kurangnya keahlian PBNU dalam praktik pertambangan yang berkelanjutan menimbulkan pertanyaan serius tentang pengelolaan proyek-proyek ini di masa depan.
Risiko salah urus lingkungan hidup cukup tinggi, dan dampaknya dapat menodai reputasi PBNU, yang berpotensi meruntuhkan posisi moral dan etikanya di masyarakat.
Secara ekonomi, manfaat yang disebut-sebut dari kebijakan ini dibayangi oleh implikasi yang lebih luas.
Meskipun segmen tertentu di dalam PBNU mungkin akan mendapatkan keuntungan finansial, dampak ekonomi secara keseluruhan terhadap masyarakat lokal dan negara bisa jadi kurang positif.
Industri pertambangan terkenal dengan siklus boom-and-bust-nya, dan keuntungannya sering terkonsentrasi di tangan segelintir orang, bukannya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara luas.
Dengan menanamkan kegiatan ekonomi ini ke dalam organisasi keagamaan, pemerintah berisiko menciptakan kantong-kantong kekayaan yang terputus dari kesejahteraan masyarakat yang lebih luas, berpotensi memperburuk ketidaksetaraan dan ketegangan sosial.
Secara politis, langkah ini sangat strategis, yang tampaknya dirancang untuk mengamankan pengaruh jangka panjang terhadap bidang ekonomi dan politik Indonesia menjelang akhir masa kepresidenan Jokowi.
