Menyeimbangkan kepentingan-kepentingan ini dapat menimbulkan perselisihan dan perpecahan internal, yang berpotensi melemahkan kohesivitas dan efektivitas organisasi.
Selain itu, kebijakan ini juga menjadi preseden berbahaya bagi kelompok-kelompok agama lain di Indonesia.
Organisasi-organisasi keagamaan lainnya mungkin akan menuntut hak sama, yang mengarah pada berkembangnya keterlibatan agama dalam perusahaan-perusahaan komersial.
Hal ini dapat semakin mengaburkan batas antara urusan agama dan negara, merongrong tata kelola pemerintahan sekuler Indonesia dan berpotensi menimbulkan favoritisme dan diskriminasi agama.
Selain itu, dampak lingkungan dari pertambangan tidak dapat dibesar-besarkan. Berbagai kegiatan industri telah mengancam keanekaragaman hayati Indonesia yang kaya dan ekosistem yang rapuh.
Memasukkan organisasi keagamaan tanpa perlindungan lingkungan yang ketat ke dalam sektor ini dapat memperburuk degradasi ekologi.
Pemerintah harus memastikan bahwa setiap kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok keagamaan mematuhi standar lingkungan hidup tertinggi untuk mencegah kerusakan permanen pada warisan alam Indonesia.
Secara ekonomi, meskipun kebijakan tersebut dapat menghasilkan keuntungan jangka pendek, konsekuensi jangka panjangnya dapat merugikan.
