Pendapatan dari sektor pertambangan sangat tidak stabil dan dipengaruhi oleh fluktuasi pasar global.
Mengandalkan sumber pendapatan yang tidak stabil seperti itu dapat membahayakan stabilitas keuangan organisasi keagamaan dan komunitas yang mereka layani. Pemerintah harus mempertimbangkan strategi ekonomi alternatif yang mendorong pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan yang adil.
Dari perspektif tata kelola pemerintahan, kebijakan tersebut merusak prinsip-prinsip kesetaraan dan penghargaan terhadap partisipasi organisasi keagamaan yang telah membela dan mengisi keberadaan Indonesia sejak sebelum kemerdekaan.
Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan memberdayakan komunitas-komunitas keagamaan di bidang ekonomi.
Organisasi keagamaan, pada dasarnya, beroperasi di bawah struktur tata kelola yang berbeda dari entitas komersial.
Kurangnya transparansi ini dapat menyebabkan salah urus dan korupsi, yang selanjutnya mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga keagamaan dan pemerintah.
Pemerintah harus membangun mekanisme pengawasan yang kuat untuk melakukan kegiatan pertambangan secara etis dan transparan.
Implikasi sosial-politik dari kebijakan ini sangat besar. Dengan bersekutu dengan organisasi-organisasi keagamaan, pemerintah berisiko mengasingkan kelompok-kelompok sekuler dan minoritas, yang berpotensi meningkatkan polarisasi sosial.
