Misteri Rumah Jabatan Sementara Gubernur Maluku dan Dana Rp 5,1 M

oleh -633 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Publik Maluku beberapa hari terakhir dibuat bertanya-tanya dengan munculnya isu Rumah Jabatan Sementara Gubernur Maluku.

Betapa tidak, publik yang selama ini mengetahui bahwa rumah dinas atau rumah jabatan Gubernur Maluku adalah bangunan yang berada di bilangan Mangga Dua, dibingungkan oleh adanya informasi yang beredar di media massa tentang Rumah Jabatan Sementara Gubernur Maluku yang direhab menggunakan dana sebesar Rp 5,1 Milyar dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Maluku Tahun 2020.

Adalah politisi senior Partai Golkar, Ridwan Rahman Marasabessy yang pertama kali mempertanyakan keberadaan Rumah Jabatan Sementara Gubernur Maluku serta dana Rp. 5,1 Milyar ini.

Seperti diberitakan media ini sebelumnya, Ridwan yang juga Koordinator Fraksi Partai Golkar DPRD Maluku itu, mempertanyakan anggaran yang nilainya prestisius untuk renovasi Rumah Jabatan Sementara Gubernur Maluku.

“Anggaran sebesar itu hanya terdistribusi di wilayah kota Ambon padahal PAD kita kecil, yang menjadi pertanyaan saya sampai hari ini kita tidak tahu Rumah Jabatan Sementara Gubernur itu letaknya ada dimana, jangan main-main ini anggaran besar,” kata Marasabessy.

Baca Juga  Ketua DPRD Maluku Diperiksa KPK Terkait Korupsi Proyek Kementerian PUPR

Pertanyaan yang sama juga disampaikan oleh Ketua Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Provinsi Maluku, Inda Ulfa Mansyur.

Inda bahkan mendesak untuk segera dibatalkan semua proyek yang nilainya milyaran rupiah termasuk proyek rumah sementara jabatan Gubernur Maluku yang nilainya Rp. 5,1 Milyar.

“Yang sangat kami sesalkan juga adalah bahwa ada nomenklatur yang berbunyi rumah jabatan sementara atau rumah sementara jabatan Gubernur Maluku yang nilainya Rp 5,1 Miliar,” tukasnya sebagaimana diberitakan media ini sebelumnya.

Penelusuran Porostimur.com di laman lpse. malukuprov.go.id, paling tidak menemukan empat item mata anggaran yang terkait dengan Rumah Jabatan Sementara Gubernur Maluku.

Mata anggaran pertama adalah proyek dengan Kode Tender 13983288, dengan Kode Tender ” Rehabilitasi Rumah Jabatan Sementara Gubernur “, dengan nilai pagu paket Rp. 5.150.000.000.

Baca Juga  Ulang Tahun Ke-57, Kapolda Maluku Berikan Kejutan Kue Ulang Tahun untuk Pangdam XVI Pattimura

Paket ini dimenangkan oleh PT. Bhinneka Konstruksi yang beralamat di Jalan Kesatrian RT 001/06 Kota Ambon, dengan nilai HPS sebesar Rp. 5.147.683.359.91.

Proyek yang melekat pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku ini, tertanggal 13 September 2020.

Selain paket dengan nilai Rp 5.150 Milyar yang mekanisme pengadaannya melalui sistem tender tersebut, penelusuran Porostimur.com juga menemukan tiga item lain bernilai total ratusan juta rupiah yang mekanisme pengadaannya melalui penunjukan langsung.

Ketiga item tersebut yakni Pembangunan Pos Jaga Rumah Jabatan Sementara Wakil Gubernur dengan nilai Rp 200 Juta, Perencanaan Pembangunan Pagar Rumah Jabatan Sementara Gubernur dengan nilai Rp 25 Juta dan Perencanaan Pembangunan Pagar Rumah Jabatan Sementara Gubernur dengan nilai Rp 17.181.500.

Baca Juga  Sejumlah Bantuan Mengalir ke Gustu Covid-19 Provinsi Maluku

Terhadap temuan tersebut, awak media ini mencoba untuk menanyakan kepada sejumlah wakil rakyat Maluku di DPRD. Sayangnya para wakil rakyat itu terkesan menghindar dan memilih tutup mulut.

Anggota DPRD dari PDI-Perjuangan, Samson Attapary misalnya ketika dimintai komentarnya, malah mempersilahkan untuk meminta komentar dari anggota DPRD yang lain.

Sedangkan anggota DPRD dari Partai Gerindra, M Hatta Hehanussa, memilih untuk tidak berkomentar.

Sementara itu, Anggota DPRD dari PPP, Azis Hentihu yang dihubungi melalui pesan WhatsApp terkait persoalan ini belum memberikan respon hingga berita ini kami tayang.

Kepala Dinas PU Maluku, Muhammad Marasabessy yang dihubungi redaksi Porostimur.com melalui tiga nomor berbeda pun tidak bisa hubungi. Ketiga nomor tersebut tidak aktif dan atau berada di luar jangkauan. (Tim)