MK Tolak Seluruh Permohonan MHB-GAS, TULUS Pimpin Kota Ternate

oleh -512 views
Link Banner

Porostimur.com | Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan perselihan hasil pemilihan (PHP) Pilkada Kota Ternate 2020 yang diajukan pasangan calon nomor urut 3, M Hasan Bay dan M Asghar Saleh.

“Dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,”ujar Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pengucapan putusan sengketa Pilkada 2020, Senin (22/3/2021).

Menurut Mahkamah, seluruh dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dalam amar yang dibacakan Hakim Konstitusi, Mahkamah tidak menemukan.

Seperti permohonan sejumlah TPS di Kelurahan Akehuda, Tubo, Sangaji dan Kelurahan Toboleu, Kecamatan Ternate Utara terdapat pemilih yang tidak berhak telah menggunakan hak pilih orang lain yang tidak terdaftar di DPT yang tidak hadir pada saat pencoblosan.

Link Banner

Terkait perihal itu, menurut Mahkamah, pemohon tidak menguraikan dengan jelas siapa pemilih yang tidak berhak tersebut, berapa jumlahnya, mengapa tidak berhak, dan di TPS-TPS lain mana saja pemilih menggunakan hak pilihnya.

Baca Juga  Polda Maluku PTDH 13 Anggota di Penghujung Tahun 2019

“Selain itu karena tidak diuraikan secara jelas, Mahkamah menjadi sulit membuktikan dalil tersebut,”kata Hakim MK.

Demikian pula dengan keterangan saksi Saiful M Saleh dalam persidangan yang menerangkan adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali yaitu pemilih atas nama Imran Yasim (DPT TPS 01 Akehuda dan DPTb 02 Akehuda) dan Yeni (DPT TPS 01 Akehuda dan DPTb 02 Akehuda).

“Selain tidak diuraikan dalam permohonan bukti yang diajukan oleh pemohon pun tidak menyakinkan Mahkamah. Sehingga menurut Mahkamah, dalil pemohon a quo tidak jelas serta tidak dipertimbangkan lebih lanjut, dan karena tidak beralasan menurut hukum,”kata Hakim.

Putusan perkara nomor 55/PHP.KOT-XIX/2021 tersebut dipimpin langsung Ketua MK Anwar Usman. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan dalil permohonan yang diajukan paslon nomor urut 3 tersebut sebagian besar tanpa disertai bukti yang relevan.

Baca Juga  Sosialisasi imunisasi MR, Dinkes gandeng Yayasan Pelangi Maluku

Di sisi lain, Termohon KPU Ternate dan Pihak Terkait dalam hal ini Bawaslu Kota Ternate membantah sebagian besar dalil permohonan tersebut disertai alat bukti lengkap.

Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi dan alat bukti, MK memutuskan hanya 4 tempat pemungutan suara (TPS) yang memenuhi syarat untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU).

Keempat TPS tersebut adalah TPS 01, TPS 05, TPS 06 dan TPS 12 Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah.

Meski begitu, berdasarkan penghitungan MK, walaupun seluruh pemilih di 4 TPS tersebut memilih Pemohon tetap tidak relevan mengubah peringkat perolehan suara Pilwako Ternate.

Paslon M. Tauhid Soleman-Jasri Usman (TULUS) masih tetap mendapat perolehan suara terbanyak alias mengungguli pason MHB-GAS dengan selisih 485 suara. Dengan begitu, 9 hakim MK sepakat menolak seluruh permohonan MHB-GAS.

“Bahwa dengan uraian pertimbangan fakta dan hukum tersebut di atas, terhadap perkara a quo seharusnya dilaksanakan PSU sebagaiman pendirian Mahkamah dalam beberapa putusan sebelumnya. Namun berdasarkan perhitungan di atas pelaksanaan PSU dimaksud tidak akan mampu mengubah secara signifikan komposisi perolehan suara pasangan calon suara terbanyak. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memandang perlu untuk dilaksanakan PSU,” ucap Anwar.

Baca Juga  KPU canangkan Pilkada Serentak jilid III di Maluku

Menanggapi putusan tersebut, Ketua Tim Hukum TULUS, Fahrudin Maloko, SH, kepada Porostimur.com, menyampaikan terimakasih kepada seluruh tim, relawan dan simpatisan yang telah berjuang dengan sungguh-sungguh hingga tercapainya kemenangan ini.

“Terima kasih kepada semua tim, relawan, simpatisan dan pendukung TULUS, terimakasih juga untuk semua warga Ternate. Mari kita sambut kemenangan ini dengan rendah hati dan tawadhu,” tukasnya.

Maloko berharap kemenangan ini tidak dirayakan dengan euforia yang berlebihan, mengingat Kota Ternate masih dalam situasi Pandemik Covif-19. (sarjan)