MRPB Tidak Dilibatkan, Ahoren: Siapa yang Beri Mandat 61 Tokoh itu?

oleh -33 views
Link Banner

Porostimur.com | Manokwari: Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRPB) yang merupakan lembaga kultur orang asli Papua (OAP) menolak sepuluh  poin yang disampaikan oleh 61 orang yang mengatanamakan diri tokoh Papua kepada Presiden Jokowi di Istana Negara beberapa waktu lalu.

Dilansir dari jubi.co.id, Ketua MRPB,  Maksi Nelson Ahoren dalam keterangan persnya kepada wartawan di Manokwari mengatakan, 61 tokoh tersebut bukan utusan Pemerintah Papua dan Papua Barat, apalagi mereka tidak direkomendasikan oleh MRP Papua dan Papua Barat sebagai representasi Orang Asli Papua (OAP).

Ia juga mempertanyakan siapa pemberi mandat kepada tokoh yang mengklaim diri mewakili Papua Barat itu.

“Awalnya, MRP Papua dan Papua Barat, DPR Papua dan Papua Barat sudah komitmen melakukan satu pertemuan dengan libatkan  Gubernur Papua dan  Gubernur Papua Barat.  Pertemuan itu direncanakan sebagai langkah satukan presepsi dalam menjaring pendapat rakyat Papua sebelum lakukan dialog dengan Presiden Jokowi. Namun dalam perjalanan, pertemuan yang semula direncakakan itu belum sempat dilakukan tetapi sudah ada tim 61 yang mendahului kami bahkan mengatasnamakan rakyat Papua,” ujar Ahoren.

Link Banner

Dikatakan Ahoren, aktor dibalik pemilihan perwakilan itu juga belum menyampaikan alasan dipilihnya 61 orang tersebut.

Baca Juga  Negara Barat Tegur China atas Penahanan Muslim Uighur

Ahoren berharap, Pemerintah RI melaLui Menkopolhukam untuk bijaksana menyikapi kondisi di tanah Papua.  MRPB mempertanyakan apa alasan pemerintah tak melibatkan MRP sebagai lembaga kultur OAP untuk berdialog dengan Presiden Jokowi.

“Demonstrasi yang dilakukan secara beruntun di Papua dan Papua Barat, awalnya menentang rasisme dan diskriminasi, lalu berujung pada tuntutan pelurusan sejarah dan penyelesaian pelanggaran HAM yang belum ada titik terangnya. Semua itu akan disampaikan kepada Jakarta melalui dialog dengan intervensi pihak netral.

Ahoren mengatakan, pemekaran bukan solusi, karena tuntutan demonstrasi rakyat Papua bukanlah pemekaran, pembangunan  instana di Papua atau pembukaan peluang kerja bagi seribu orang Papua. Menurutnya persoalan itu bukanlah konteks yang sebenarnya terjadi di Papua.

Baca Juga  Ditreskrimum Polda Malut Ringkus Sindikat Pembuat SIM Palsu di PT IWIP

“Kesepakatan tim 61, disinyalir akan jadi boomerang ke depan. Bahkan kami ini  (MRP) dibentuk oleh Negara, tapi kepercayaan dan kewenangan itu tidak diberikan,” kata Ahoren.

Sementara, Cyrilius Adopak  Wakil Ketua II MRPB mengatakan, Pemerintah tak ‘cuci tangan’ dalam menjawab aspirasi rakyat Papua. Menurutnya, kebijakan yang dibuat tanpa mempertimbangkan aspirasi masyarakat Papua justru berpotensi memperbesar konflik.

“Seharusnya, negara hadir bersama pemerintah daerah untuk mencari solusi bukan menambah perkara bagi sesama OAP dan munculkan konflik baru antara sesama orang Papua. Atau justru Pemerintah Pusat yang tidak punya niat baik dalam menyelesaikan persoalan di Papua. Intinya, Presiden Jokowi punya niat baik bagi rakyat Papua, tapi perancang tim 61 hingga lahirkan sepuluh poin aspirasi, itu bukan hasil diskusi dan kesepakatan masyarakat di Papua,” tegasnya.

Baca Juga  Dilanda Banjir, Pelayanan di RSUD Piru Macet

Menanggapi ini, Dominggus Mandacan Gubernur Papua Barat mengaku kecewa dengan dilakukannya dialog bersama Presiden Jokowi di Istana Negara yang tanpa sepengetahuannya.  Ia justru mengetahui adanya dialog tersebut melalui siaran televisi. (rtl/red/jubi)