MUI Akan Gelar Munas, Imam Besar Masjid Istiqlal Masuk Bursa

oleh -31 views
Link Banner

Porostimur.com | Jakarta: Majelis Ulama Indonesia (MUI) bakal menggelar Musyawarah Nasional (Munas) X pada 25-28 November 2020 di Hotel Sultan Jakarta.

Salah satu agenda munas adalah memilih kepengurusan baru MUI pusat untuk periode 2020-2025, di antaranya memilih Ketua Umum MUI yang sebelumnya diemban Maruf Amin.

Lantas, siapa saja kandidat pengganti Maruf Amin?

Melalui pesan WhatsApp, Ketua MUI Bidang Informasi dan Komunikasi Masduki Baidlowi menuturkan, terdapat sejumlah nama yang menjadi kandidat ketua umum MUI 5 tahun ke depan.

Link Banner

Nama-nama tersebut berasal dari Internal MUI sendiri maupun ormas seperti PBNU.

“Banyak nama kandidatnya. Ada Kiai Miftahul Akhyar yang sekarang Rais Aam PBNU.”

“Ada beberapa lain seperti Kiai Muhyiddin Junaidi Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhyiddin Junaidi, maupun Kiai Nasaruddin Umar,” katanya.

Maruf Amin sebelumnya terpilih menjadi ketua umum MUI pada Munas IX tahun 2015 lalu di Surabaya.

Setelah terpilih mendampingi Presiden Jokowi, jabatan Ketua Umum MUI pun menjadi nonaktif.

Baca Juga  Bocah Tiga Tahun dan Perempuan Bersuami Tiga, di Bolmong Idap HIV-AIDS

Terapkan Protokol Kesehatan

Wakil Sekjen MUI Amirsyah Tambunan mengatakan, penyelenggarakan munas akan dihadiri oleh 350 orang.

Mereka terdiri dari utusan pengurus MUI di tingkat wilayah atau provinsi, lalu ketua pimpinan harian MUI.

Kemudian, ketua Dewan Pertimbangan MUI, wakil dan sekertaris MUI, utusan ormas, perguruan tinggi, pesantren, dan para ketua komisi dan sekretaris komisi MUI.

Amirsyah menggarisbawahi, kegiatan munas akan menerapkan protokol kesehatan.

Nantinya, semua peserta sudah dilakukan swab PCR di daerah masing-masing, dan hasilnya sudah diperoleh panitia sehari sebelum peserta berangkat ke Jakarta.

“Setelah di-swab dan negatif, barulah mereka bisa mengikuti munas,” jelasnya.

Selain itu, saat peserta tiba di Hotel Sultan, panitia sudah mengatur agar satu peserta menempati satu kamar.

Ruang makan para tamu peserta Munas X MUI akan dilayani oleh petugas hotel dengan protap protokol kesehatan yang tertib dan ketat.

Ihwal tata cara pemilihan ketua dalam munas juga dirancang menggunakan sistem formatur.

Baca Juga  Taruna dan taruni akademi Angkatan Laut lakukan Kunjungan ke Kodam XVI Pattimura

Tatib munas juga akan mengesahkan pelaksanaan rangkaian acara dalam durasi yang lebih singkat, yakni menjadi satu hari satu malam.

“Agar efektif dan efisien,” tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Sa’adi memastikan Maruf Amin masih berstatus Ketua MUI nonaktif, pasca-dilantik menjadi Wakil Presiden, Minggu (11/10/2019).

“Beliau begitu dilantik akan menyatakan nonaktif.”

“Jadi tak ada perangkapan (jabatan),” kata Zainut seusai menyambangi kediaman Maruf Amin di Jalan Situbondo Nomor 16, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (19/10/2019).

Dia menegaskan, Maruf Amin tak mengundurkan diri dari lembaga tersebut.

Dia akan tetap menjabat sebagai Ketua MUI berstatus nonaktif hingga pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) MUI pada 2020 mendatang.

Ada pun dalam Peraturan Dasar Peraturan Rumah Tangga (PD PRT), tugas Maruf Amin untuk sementara akan dilaksanakan oleh Wakil Ketum MUI.

“Dalam rapat munas di Lombok, peserta rakernas meminta beliau lanjut hingga munas mendatang di 2020.”

Baca Juga  BREAKING NEWS - Gempa Bumi Kembali Guncang Bitung, Magnitudo 5.9

“Tempat dan waktunya akan ditentukan kemudian,” jelasnya.

Maruf Amin sudah menyatakan akan menjadi Ketum MUI nonaktif pasca-dilantik menjadi Wakil Presiden.

Maruf Amin mengatakan, keputusan untuk menjabat Ketua MUI nonaktif disepakati dalam rapat pimpinan MUI.

Dalam rapat itu, semua sepakat statusnya tidak dicabut, melainkan hanya menjadi nonaktif.

“Karena itu sepakat tetap (jadi Ketua MUI), cuma karena tugas-tugas saya sebagai wapres, maka saya ketum nonaktif dulu.”

“Sampai nanti di munas saya bertanggung jawab sebagai ketum dalam mandataris munas,” jelas Ma’ruf Amin di kediamannya di Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/10/2019).

Maruf Amin menjelaskan, dalam rapat tersebut dibahas statusnya yang menjabat sebagai Ketua MUI nonaktif, tidak melanggar PD/PRT atau Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI. (red/wartakota)