Mukaram Ismail Bicara Soal Politisasi Bantuan Rumah

oleh -38 views
Link Banner

Porostimur.com | Ternate: Mukaram Ismail, warga Kelurahan Gembesi, Kota Ternate Selatan yang sengaja dipolitisir oleh Tim Pasangan Calon (Paslon) Kota Ternate sehinga tidak mendapatkan program fisik yaitu Rumah Layak Huni dirancang dalam bentuk agenda tahunan oleh PKK (Pembinaan Kesejahraan Keluarga) Kota Ternate

Mukaram Ismail membetulkan bahwa bantuan itu l didapatkan dari Program PKK Kota Ternate, yang diusulkan pada tahun 2019 lalu. “Jadi bantuan ini saya usulkan proposal ke PKK Kota Ternate untuk dapat membantu untuk mendirikan rumah layak huni.

Dia juga menjelaskan bahwa awalnya sudah diterima proposal oleh PKK Kota Ternate dan pada pada bulan Febuari 2019 sudah berjalan, proses pembangunan sudah sampai tahapan fondasi sudah selelai, karena terkendala Covid-19 pembangunan terhenti sementara nanti akan dilanjutkan lagi proses pembangunan bangunan bis di lanjutkan,” jelasnya Mukaram Ismail saat di wawancara media, Sabtu (10/10/2020)

Baca Juga  AHY Nyatakan Ingin Maju di Pilpres 2024

Diapun bercerita “beberapa minggu yang lalu saya ketika kedatangan Calon Walikota Ternate berkesempatan hadir di Acara Aqiqah keponakan saya di RT O1 kelurahan Gambesi, disitulah Ibu Merlisa Marsaoli mengajak saya berfoto bersama- sama ini bukan kampanye tapi ini tuntutan karena Merlisa sebagai tamu dan saya sebagai tuan rumah di acara tersebut”

Lanjutnya pada Sabtu siang (10/10) tim PKK Kota Ternate kedatangam kediamannya di Kelurahan Gambesi RT 05 dengan alasan survey lokasi rumahnya namun ada seorang tim PKK diapun menpertanyakan Kepada tim PKK ” program Pembangunan so mulai bajalan kong ngoni turung survei lokasi” (PKK pun menjawab kepadanya) kayanya pembangunan bantuan rumah tra bisa lanjutkan”

Baca Juga  Kecelakaan kerja, PLN siap telusuri kinerja mitra

Menurut dia pembatalan pembangunan ini atas dasar intervensi Tim Paslon yang sengaja memasukan kepentingangan politik di program dari PKK Kota Ternate. “Saya sudah mengetahui orang-orang yang membatalkan bantuan saya dapatkan dari PKK Kota Ternate” pada akhirnya pembangunan mulai tersendat dan terhenti

Sementara Sekretaris Program PKK saat di konfirmasi lewat telepon menanyakan hal itu dia tidak bisa berkomentar karena tidak punya kewenangan memberikan tanggapan. Dirinya juga mengarahkan ke Ketua Prokja PKK Kota Ternate Fifian Albar

Ketua Prokja dikonfirmasi media ini pesan seluler dia tidak dapat merespon konfirmasi wartawan. (al)