Naik Haji, Politikus PKB Mangkir Jadi Saksi Suap John Alfred di KPK

oleh -25 views
Link Banner

[carousel_slide id=’12211′]

Porostimur.com | Jakarta: Anggota DPR dari Fraksi PKB, Jazilul Fawaid mangkir atau tak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (14/8/2019).

Jazilul yang kini bertugas di Komisi III DPR itu sedianya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) yang menjerat Komisaris dan Direktur PT Sharleen Raya, Hong Arta John Alfred.

Jubir KPK, Febri Diansyah mengatakan, Jazilul menyampaikan keterangan kepada penyidik atas ketidakhadirannya dalam pemeriksaan hari ini. Kepada penyidik, Jazilul mengaku sedang melaksanakan ibadah haji.

Link Banner

“Yang bersangkutan sedang naik haji,” kata Febri saat dikonfirmasi, Rabu (14/8/2019).

Febri memastikan tim penyidik bakal menjadwalkan ulang pemeriksaan Jazilul. Namun, Febri mengaku tak mengetahui secara pasti kapan pemeriksaan Jazilul ini akan dilakukan.

Baca Juga  Peringati Hari Bakti TNI AU Ke-72, Lanud Pattimura Gelar Berbagai Kegiatan

“Pemeriksaan akan dijadwalkan ulang,” katanya.

Mantan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR, Jazilul Fawaid menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (13/2/2019). Jazilul Fawaid diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan terkait dugaan suap perolehan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pada perubahan APBN Tahun Anggaran 2016 untuk alokasi APBD-P Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016. ANTARA FOTO/Reno Esnir/pd.

Diketahui, KPK menetapkan Komisaris dan Direktur PT Sharleen Raya, Hong Arta John Alfred sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek di Kempupera. Hong Arta diduga bersama-sama sejumlah pengusaha lain menyuap sejumlah penyelenggara negara untuk memuluskan usulan proyek pembangunan jalan dan jembatan di wilayah Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara milik Kempupera.

Tim penyidik menemukan fakta yang didukung bukti-bukti berupa keterangan saksi, dokumen dan barang bukti elektronik bahwa Hong Arta dan rekan-rekannya menyuap sejumlah pihak. Beberapa diantaranya Amran Hi Mustary selaku Ketua Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara sebesar Rp 8 miliar pada Juli 2015 dan Rp 2,6 miliar pada Agustus 2015.

Baca Juga  Akademisi UII Minta Jokowi Tak Lagi Beri Jabatan kepada Wiranto dan LBP

Selain itu, Hong Arta juga memberikan suap sebesar Rp 1 miliar kepada Damayanti Wisnu Putranti selaku anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDIP periode 2009-2014 pada November 2015.

Hong Arta merupakan tersangka ke-12 yang dijerat KPK terkait kasus ini. Sebelumnya, KPK telah menjerat lima anggota DPR, seorang Kepala Balai, seorang bupati, dan empat orang pihak swasta.

Mereka yang dijerat KPK, yakni, anggota DPR dari Fraksi PDIP, Damayanti Wisnu Putranti, dua rekannya, Julia Prasetyarini dan Dessy A Edwin; Dirut PT Windhu Tunggal Utama, Abdul Khoir, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara, Amran HI Mustary; Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa, Sok Kok Seng, dan empat Anggota DPR RI lainnya yakni, Budi Supriyanto; Andi Taufan Tiro; Musa Zainuddin; serta Yudi Widiana Adia serta Bupati Halmahera Timur, Rudi Erawan. (red/bsci)