Oleh: Djohermansyah Djohan, Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Pj Gubernur Riau 2013-2014, Dirjen Otda Kemendagri 2010-2014
PILKADA serentak nasional yang akan digelar di 545 daerah bakal malang nasibnya. Mengapa?
Orang hanya peduli pada kandidat yang akan berkompetisi.
Seperti terbukti mulai dibicarakannya nama calon-calon gubernur, wali kota, dan bupati di warung-warung kopi dan televisi.
Partai-partai politik hanya peduli pada pencalonan (candidacy). Kini pendaftaran para calon kepala daerah dan wakilnya di kantor-kantor partai mulai dibuka. Jagoan yang akan diusung partai pun telah dielus-elus mereka.
Media massa pun turut mendiskursuskannya. Akademisi tentu diajak serta memberikan analisisnya.
Pemerintah sendiri tampak hanya tertarik pada soal jadwal pilkada yang ditegaskan Mendagri Tito Karnavian tetap pada 27 November tahun ini. Tak jadi dipercepat ke bulan September. Wacana percepatan jadwal lewat Perppu ditutup sudah.
Tak tampak pembicaraan di ruang publik maupun kemauan politik pemerintah untuk menata pilkada yang segudang persoalannya sebelum kita membuat hajatan pilkada serentak nasional.
Sebutlah, misalnya, politik dinasti, pecah kongsi kepala daerah dan wakilnya, calon tunggal, tak adanya uji publik terhadap calon yang ditetapkan partai, politisasi ASN oleh petahana, peluang ASN untuk nyalon yang terkunci karena harus berhenti pada waktu penetapan calon oleh KPU.
