Negara Pasifik Desak PBB Selidiki Situasi HAM di Papua

oleh -42 views
Link Banner

[carousel_slide id=’12211′]

porostimur.com | Vanuatu: Para pemimpin negara-negara Pasifik mendesak Kantor Komisioner Tinggi untuk Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menyelidiki situasi HAM yang memburuk di Papua dalam waktu satu tahun.

Desakan itu tertuang dalam dokumen communique yang disahkan para pemimpin negara Pasifik dalam Pacific Islands Forum (PIF) pada Jumat pekan lalu di Tuvalu.

Dalam dokumen itu, seluruh 18 negara anggota juga mendorong pemerintah Indonesia “dengan keras” untuk segera merealisasikan undangan yang diberikan kepada komisioner kantor PBB tersebut untuk berkunjung ke Papua.

“Pemimpin negara Pasifik dengan keras mendorong Indonesia merampungkan waktu kunjungan Komisioner Tinggi PBB ke Papua untuk menyelidiki laporan dugaan pelanggaran HAM-termasuk penyiksaan, pembunuhan di luar hukum, dan kekerasan sistematis aparat keamanan-sehingga komisioner PBB dapat merilis laporan berdasarkan bukti sebelum pertemuan PIF tahun depan,” bunyi kutipan communique itu seperti dikutip The Guardian.

Negara PIF kembali menegaskan “kedaulatan Indonesia atas Papua Barat” dalam dokumen itu, namun mengakui eskalasi kekerasan dan dugaan pelanggaran HAM di wilayah paling timur Indonesia itu.

Link Banner

Seluruh negara Pasifik juga sepakat untuk terus melanjutkan dialog terbuka dan konstruktif dengan Indonesia terkait “masalah dugaan pelanggaran HAM di Papua Barat.”

Indonesia memang mengundang PBB untuk melawat Papua. Undangan itu disampaikan langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo, saat Komisioner Tinggi HAM PBB sebelumnya, Zeid Raad Al Hussein, berkunjung ke Istana Kepresidenan pada Februari 2018.

Namun, sejak saat itu, pemerintah Indonesia belum mengeluarkan izin karena prosesnya tak kunjung rampung. Penerus Hussein, Michelle Bachelet, bahkan masih menunggu Indonesia untuk memberikan akses ke Papua pada Januari 2019 lalu.

Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri RI mengatakan kepada The Guardian bahwa undangan komisioner PBB ke Papua “masih jadi pertimbangan”. Kemlu RI menyatakan pembicaraan terkait undangan tersebut masih berlangsung antara Jakarta dan Jenewa.

Baca Juga  Mailoa pimpin DPC PDIP Kota Ambon

Sementara pemimpin Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP), Benny Wenda, menuturkan pernyataan seluruh negara Pasifik dalam forum PIF kemarin menunjukkan bahwa “seluruh pemimpin negara di kawasan sekarang mengakui tuntutan rakyat Papua Barat.”

“Ini adalah langkah pertama dan kami menyambut keputusan para pemimpin. Saya pikir mereka tidak bisa mengabaikan masalah ini lagi karena itu tidak akan pernah berakhir. Pelanggaran HAM terus berlanjut,” kata Benny yang turut hadir dalam pertemuan PIF itu sebagai bagian dari delegasi Vanuatu.

Vanuatu, Tuvalu, dan sejumlah negara di Pasifik memang telah lama menyoroti dugaan pelanggaran HAM di Papua. Negara-negara tersebut bahkan beberapa kali mengangkat isu tersebut dalam rapat PBB, sebuah langkah yang selalu dikecam Indonesia.



Menteri Luar Negeri Vanuatu, Ralph Regenvanu, menegaskan negaranya puas dengan dokumen communique itu. 

Baca Juga  Bagi Masker, Ketua Bhayangkari Daerah Maluku Keluar Masuk Lorong dan Pemukiman Warga

“Saya harap (communique) itu bisa menghasilkan dampak yang besar. Ini adalah luka HAM yang membara di wilayah kita dan tidak ada yang diizinkan masuk (ke wilayah itu),” kata Regenvanu.

“Ini akan menjadi pertama kalinya bagi PIF menghasilkan pandangan objektif dari kantor komisioner tinggi HAM PBB dan kita bisa mengambil keputusan berdasarkan informasi ini,” ujarnya menambahkan. (red/CNN Indonesia/)