Negerikan Kampus Uniqbu, Yayasan Iqra Buru Dinilai Belum Ikhlas

oleh -58 views
Link Banner

@Porostimur.com | Namlea : Lamanya proses peningkatan status Universitas Iqra Buru menjadi Universitas Negeri, serta belum bertitik terang hingga saat ini, disinyalir karena tidak adanya keseriusan pihak Yayasan Iqra Buru melepaskan kampus dimaksud.

Apalagi, pihak yayasan terkesan lambat dalam mempersiapkan seluruh kelengkapan administrasi yang diperlukan untuk mengubah status kampus dimaksud.

Berdasarkan indikasi inilah, pihak yayasan dinilai belum siap sepenuhnya menyerahkan Universitas Iqra Buru (Uniqbu) kepada pihak pemerintah. Apalagi, pihak yayasan terkesan lambat dalam mempersiapkan seluruh kelengkapan administrasi yang diperlukan untuk mengubah status kampus dimaksud.

Berdasarkan indikasi inilah, pihak yayasan dinilai belum siap sepenuhnya menyerahkan Universitas Iqra Buru (Uniqbu) kepada pihak pemerintah.

Hal ini ditegaskan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buru asal Partai Nasional Demokrat (NasDem), Robi Nurlatu, kepada wartawan di Namlea, Kamis (3/10).

Baca Juga  Kinilah Waktunya, Sebab 2 atau 3 Tahun Lagi Jokowi akan Jadi "Bebek Lumpuh"

”Terkait dengan hal ikhwal syarat penegerian itu terletak pada kesediaan yayasan itu sendiri, tapi kelihatan selama ini, pihak yayasan belum serius untuk melepaskan Iqra Buru jadi negeri, itu masalahnya,” ujarnya.

Mengemban misi sebagai wakil rakyat, akunya, DDPRD Buru tentunya sangat ingin Uniqbu berubah statusnya menjadi negeri, sesuai dengan harapan masyarakat, terlebih mahasiswa yang sedang mengenyam pendidikan pada perguruan tinggi dimaksud.

Jika Uniqbu benar-benar bisa berubah statusnya menjadi negeri, akunya, maka dampak positif dari berbagai segi juga akan turut dirasakan masyarakat maupun civitas akademika perguruan tinggi dimaksud.

Sebut saja kwalitas pendidikan, tenaga pengajar, hingga akreditas kampus serta fasilitas yang memadai, termasuk di dalamnya biaya selama menjalani pendidikanpun akan sedikit ringan dibandingkan dengan kampus swasta.

Baca Juga  Aksi 1000 Lilin dari Manokwari For Surabaya & NKRI

Rencananya robi akan memastikan sejauh mana proses penegrian yang telah berjalan,

Meskipun anggota DPRD Buru periode lalu telah memastikan proses penegerian, tegasnya, namun dirinya menjanjikan akan turut serta memastikan proses dimaksud.

Di balik lambatnya proses penegrian tersebut, akunya, yang menjadi tanda tanya apakah kendalanya ada pada pihak yayasan, ataukah tidak adanya keseriusan dari pihak DPRD serta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) terkait anggaran, atau bahkan kurang merespon keinginan kampus untuk menjadi negeri.

”Kita dari DPRD tentu akan memastikan di mana letak kendala atau permasalahan dari proses penegrian Universitas Iqra Buru, apakah dari pihak yayasan, DPRD atau pemerintah. Dalam berbagai kemungkinan kita harus memastikan dengan baik, agar kita bisa tau solusi yang bisa diambil,” tegasnya.

Baca Juga  SKK Migas Dukung Penyerapan Ribuan Tenaga Kerja Lokal di Proyek Blok Masela

Gebrakan Nurlatu ini sejalan dengan visi-misi NasDem sendiri di Maluku yang sudah berhasil mengantongi 39 kuota kursi legislative, yakni 35 pada DPRD Kabupaten/Kota, 3 kursi DPRD Maluku dan 1 kursi DPR RI.

Dimana, NasDem memprogramkan kadernya yang berhasil mendudukuki kursi DPR untuk bisa menjadi patrol untuk fungsi kontrol DPRD, tepatnya mengawal kerja-kerja di DPR itu sendiri.

Hal mana ditegaskan Koordinator Wilayah Maluku Partai NasDem, Rosita Usman.

”Kami selaku Koordinator Wilayah Partai NasDem, tentu sangat menekankan pada kader kami yang duduk di kursi dewan untuk bisa memastikan tugasnya dapat dilaksanakan dengan baik.  bisa menjadi corong sebagai fungsi kontrol, sebagaimana tugasnya di DPRD kedepan. NasDem harus hadir untuk itu semua,” pungkasnya. (ima)