Nelayan Sulsel Bikin Resah, DKP Kepulauan Sula Batalkan Rekomendasi

oleh -46 views
Link Banner

Porostimur.com – Sanana: Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Kepuluan Sula Maluku Utara, Sahlan Norau, membatalkan rekomendasi pengurusan izin operasi tangkap yang dikeluarakan DKP Kepulauan Sula, pada tanggal 21 Juli 2021.

Pasalnya rekomendasi tersebut telah disalahgunakan oleh nelayan yang berasal dari Sulawesi, sebab belum meskipun belum mengantongi izin dari PTSP Provinsi Malut, para nelayan tersebut sudah melakukan operasi pengambilan telur ikan terbang, di perairan Kecamatan Mangoli Utara.

Kepada wartawan, Jum’at (17/9/2021), Sahlan Norau, mengatakan,  terkait aktivitas pengambilan telur ikan terbang di perairan Kecamatan Mangoli Utara yang meresahkan masyarakat itu, pihak DKP tidak pernah memberikan izin untuk pengoperasian, DKP hanya mengeluarkan rekomendasi.

Baca Juga  Sekuel Tomorrow War Resmi Dibuat!

“Perlu saya sampaikan, terkait dengan  rekomendasi yang saya keluarkan itu untuk pengurusan izin tangkap di PSPT Provinsi Malut. Jadi itu bukan izin karena kami DKP Kepulauan Sula tidak memiliki kewenangan dalam hal mengeluarkan izin,” tukasnya.

Menurut Sahlan, rekomendasi dimaksud, telah disalahkan gunakan oleh mereka (nelayan), karena telah menjadikan rekomendasi itu sebagai dasar untuk beroperasi.

Telur ikan terbang hasil tangkapan nelayan asal Sulawesi Selatan.

Sahlan bilang, rekomendasi itu bukan untuk dijadikan sebagai Surat Izin Tangkap apalagi sampai terjadi pengambilan telur ikan. “Itu tidak bisa karena menyalahi aturan yang ada,” katanya.

Menurut Sahlan aktivitas pengambil telur ikan terbang dengan berdasarkan rekomendasi itu ilegal.

“Maka perlu saya tegaskan bahwa, pengambilan telur ikan di perairan Mangoli Utara dengan menggunakan rekomendasi dari DKP yang saya keluarkan adalah ilegal dan tidak sah. Sekali lagi kegiatan pengambilan telur ikan terbang di wilayah perikanan Kabupaten Kepulauan Sula adalah ilegal”, tegasnya.

Baca Juga  Gedung TKBM terbakar, 3 unit warung turut terbakar

Mantan akademisi Unkhair itu juga menambahkan bahwa, rekomendasi yang dikeluarkan DKP Kepulauan Sula tertanggal 12 Juli 2021 dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.

“Jika masih terdapat nelayan yang menggunakan rekomendasi tersebut untuk melakukan aktivitas ilegal fishing atau mengambil telur ikan terbang, maka kepada aparat yang berwajib dapat menghentikan aktivitasnya dan dapat menahan armada tangkap bila masih terus beroperasi,” ungkapnya. (red)

No More Posts Available.

No more pages to load.