Nilai Gubernur Tak Faham Birokrasi, Korcab PMII Maluku Desak DPRD Batalkan Anggaran (Siluman) Rp. 700 Milyar

oleh -258 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Ketua Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Provinsi Maluku, Inda Ulfa Mansyur menyoroti adanya dugaan penggunaan anggaran senilai Rp700 Miliar tanpa melalui proses legislasi DPRD Maluku, padahal pembahasan APBD perubahan sudah diketok.

“Anggaran sebesar itu tiba-tiba ada setelah pembahasan APBD perubahan diketok. Padahal, mata anggaran tidak diusulkan dan dibahas di Paripurna DPRD Provinsi Maluku sebelumnya. Ini apa namanya kalau bukan disebut dana siluman, silahkan diintreprestasi, “ ujarnya, Rabu (25/11/2020)

Kepada Porostimur.com, Inda Ulfa Mansyur bilang sangat menyesalkan sikap pemerintah Provinsi Maluku yang dinilai mencurigakan, terutama sikap Gubernur Maluku menurutnya telah melecehkan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat.

“Kami sangat menyesalkan tindakan pemerintah daerah yang keluar dari pintu tanpa sepengetahuan saudaranya sendiri. Kami curigai Gubernur Maluku tidak paham mekanisme dan tata kelola pemerintahan,” ujarnya.

Ulfa juga mengatakan, tindakan pemerintah daerah Provinsi Maluku, mengambil langkah langkah yang kemudian menjadi polemik di daerah ini atas sejumlah paket proyek dalam proses tender yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan DPRD Provinsi Maluku merupakan langkah yang gegabah.

“Kami sangat menyesalkan sikap dan tindakan yang dilakukan secara improsedural terkait anggaran Rp. 700 milyar tanpa sepengetahuan DPRD Maluku, sebagai mana perintah UU No. 23 tahun 2014, yang kemudian dua kali mengalami perubahan UU No.23 Tahun 2014,” ungkap Inda.

Baca Juga  Bekunjung ke Halsel, Ini Pesan Kapolda Malut

“Apa lagi masalah penganggaran yang tidak diketahui dan kemudian pelelangan oleh LPSE, yang tidak ada dalam nomenklatur RAPBD ke APBD atau RAPBD-P ke APBD-P, seperti itu, yang hari ini ada terjadi tender proyek di LPSE Provinsi Maluku dengan nilai proyek cukup besar juga dan banyak. Sementara tidak ada nomenklatur penganggaran baik di APBD maupun APBD-P, dan hal ini sangat memalukan,” imbuhnya.

Inda Ulfa Mansyur, meminta kepada semua pihak untuk melihat masalah ini

Dia juga mendesak untuk segera dibatalkan semua proyek yang nilainya milyaran rupiah termasuk proyek rumah sementara jabatan Gubernur Maluku yang nilainya Rp. 5,1 Milyar.

“Yang sangat kami sesalkan juga adalah bahwa ada nomenklatur yang berbunyi rumah jabatan sementara atau rumah sementara jabatan Gubernur Maluku yang nilainya Rp 5,1 Miliar,” tukasnya.

Bahkan menurut dia, hal ini bukan sengaja tapi sudah jelas-jelas melecehkan keberadaan DPRD Maluku dan sangat memalukan karena sudah terjadi konsumsi publik di Provinsi Maluku dan nasional sehingga hal ini menjadi preseden buruk yang harusnya di hindari.

Baca Juga  KKP Dorong Perikanan Budidaya Jadi Penopang Lumbung Ikan Nasional di Maluku

“Untuk itu kami minta kepada pemerintah daerah, secepatnya menjelaskan kepada publik terkait preseden buruk ini dan meminta maaf kepada publik Maluku bahwa pemerintah Provinsi Maluku ada khilaf keliru karena peminjaman dana long sebesar Rp 700 milyar, yang kemudian elaksanakan kegiatan proses tender proyek yang dengan tidak dengan sengaja tidak berkoordinasi dengan DPRD Provinsi Maluku sebagai lembaga rakyat Maluku,” tegas Inda.

“Kami juga minta dan mendesak DPRD Maluku untuk membentuk Pansus, yang kemudian di temukan hal hal yang terindikasi merugikan daerah maka wajib untuk diteruskan sebagai pertanggung jawaban publik dan segera mengembalikan kehormatan DPRD Maluku atas permasalahan yang ada,” desaknya.

Diketahui sebelumnya, hal yang sama juga dipersoalkan oleh Fraksi Partai Golkar DPRD Maluku.

Koordinator FPG yang juga Ketua Bidang Politik Pertahanan dan Kemanan DPD Golkar Maluku Ridwan Rahman Marasabessy telah meminta Fraksi Golkar agar segera menindaklanjuti dan melarang proyek ini diteruskan karena improsedural.

Anggaran yang nilainya prestisius ini kata Marsabessy diduga diperuntukan untuk renovasi rumah dinas sementara gubernur Maluku, renovasi rumah dinas Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Maluku, renovasi Gedung Islamic Centre, dan lainnya yang keseluruhan anggaran itu teralokasi di wilayah kota Ambon.

Baca Juga  Kasus Makian Enam Remaja Terhadap Oma ES Segera Diproses Polsek Sirimau

Sebagai bentuk respon serius kata Marasabessy DPD Partai Golkar Provinsi Maluku telah membentuk tim investigasi yang diketuai oleh Boy Latuconsina dan dalam waktu dekat pihaknya akan mempresur sampai di DPR-RI khusus untuk Fraksi Partai Golkar, Menteri Keuangan, Mendagri dan KPK RI.

Partai Golkar juga meminta DPRD Provinsi Maluku untuk segera membentuk Pansus untuk menindaklanjuti dengan benar dan bagaimana anggaran itu bisa keluar dan dipergunakan, serta seluruh instansi yang melakukan ini diperiksa dan ditindak tegas.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Maluku, Benhur Watubun yang dimintai tanggapannya melalui pesan WhatsApp mengatakan bahwa dia masih berada di Moa, Maluku Barat Data (MBD).

Benhur berjanji akan mempelajari kasusnya dulu baru akan disampaikan secara detail.

“Nanti, Beta belum baca berita dengan baik. Lalu kemudian beta cermati baru kasih tanggapan”, katanya. (red)