Nirwan MT Ali: Pelaku Usaha Wajib Punya NPWP Valid

oleh -39 views
Link Banner

Porostimur.com |Ternate: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Maluku Utara (Malut), Nirwan MT. Ali menegaskan, sebagai pelaksana administrasi, PMPTSP memberikan informasi bagi pihak yang ingin melakukan lanjutan usaha di Malut sangat tergantung pada NPWP yang valid.

Hal ini dikatakan Nirwan usai menggelar rapat koordinasi (Rakor) dengan Pajak KKP Pratama Ternate. Rakor ini bertujuan untuk memperketat administrasi bagi pelaku usaha di Malut yang diharuskan mempunyai kevalidan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

“Kalau misalkan ada tunggakan dan NPWP itu tidak valid, kami punya kewajiban untuk tidak melanjutkan proses pelayanan perizinan yang dilakukan pelaku Usaha. Sebab, NPWP tidak valid pasti akan terbaca pada sistem yang sudah dilakukan dengan pihak pajak,” ujarnya, Rabu (26/8/2020).

Baca Juga  PKB Maluku Utara Gelar Sekolah Legislator

Nirwan berharap ada keterbukaan informasi sehingga para pelaku usaha bisa akses data melalui aplikasi yang telah disediakan. Selain itu, bagi perusahan yang tidak mempunyai NPWP akan dituntut KPK, karena diwajibkan melalui kelengkapan persyaratan sesuai aturan dan regulasi.

Link Banner

“Ini penekanan supervisi KPK, dalam rangka upaya meningkatkan pendapatan daerah. Untuk tunggakan-tunggakan dari perusahan, kita bekerjasama dengan pihak pajak supaya ada penekanannya,” tukasnya.

Sementara itu, Kepala KPP Pratama Ternate, Herry Wirawan mengatakan, pihaknya sangat mendukung upaya-upaya dari Pemda dan supervisi KPK tersebut, dalam hal ini para pelaku usaha mengajukan perizinan di PMPTSP diperlukan satu langkah lagi yang di sarankan KPK untuk mengecek status validitas NPWP.

Baca Juga  Terungkap, otoriter KPU RI yang disusupi politik

“Kadang-kadang perusahan melakukan perizinan, tapi status NPWP-nya itu masih aktif atau tidak diketahui oleh Pemda. Dengan adanya koordinasi ini, nantinya Pemda mengambil langkah yang di perlukan bagi pengusaha yang mengajukan usaha perizinan PTSP Pemda supaya terindentifikasi,” katanya. (red/pmc)