Nomor Satu di Malut, Ternate Tak Ramah Terhadap Perempuan & Anak

oleh -29 views
Link Banner

Porostimur.com | Ternate: Sebagai kota terbesar di Maluku Utara yang tengah maju dan berkembang, Kota Ternate rupanya tidak ramah terhadap perempuan dan anak.

Pasalnya, berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Maluku Utara (Malut), Kota Ternate menduduki peringkat pertama kabupaten/kota dengan tingkat kekerasan terhadap anak dan perempuan tertinggi di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2020.

Sepanjang tahun tersebut, ada 54 perempuan dan anak di Ternate yang menjadi korban kekerasan yang dicatat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Malut. Bahkan 5 diantaranya merupakan korban trafficking atau perdagangan orang. Sementara kekerasan seksual sebanyak 12 kasus, dan menjadi yang tertinggi di Malut.

Kepala DP3A Malut Musrifah Alhadar mengungkapkan, kekerasan yang dilaporkan ke DP3A terdiri atas kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, perdagangan orang, penelantaran, dan kekerasan bentuk lainnya. Setelah Ternate, Kabupaten Halmahera Barat berada di peringkat kedua kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tertinggi di Malut.

“Di Halbar sepanjang 2020 ada 23 korban kekerasan yang melapor ke DP3A setempat. Lalu disusul Halmahera Utara 17 kasus, Kepulauan Sula 14 kasus, Halmahera Timur 14 kasus, Halmahera Selatan 10 kasus, Kota Tidore Kepulauan 4 kasus, Pulau Morotai 4 kasus, Halmahera Tengah 3 kasus, dan Pulau Taliabu 1 kasus. Total ada 144 korban kekerasan di Malut pada 2020,” ungkap Musrifah seperti dilansir dari tandaseru.com, Kamis (14/1/2021)

Baca Juga  Puncaki Klasemen Liga Inggris, Southampton Olok-olok Donald Trump

Diantara beragam jenis kekerasan tersebut, kekerasan seksual paling sering terjadi dengan jumlah 48 korban. Lalu kekerasan fisik menimpa 36 korban, kekerasan lainnya 32 korban, dan kekerasan psikis 31 korban.

Sementara lokasi kekerasan paling banyak terjadi di dalam rumah tangga dengan 75 kasus. Lokasi lainnya 53 kasus dan fasilitas umum 13 kasus.

“Yang paling tinggi memang kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Bahkan pada awal 2021 ini kami sudah mendapat laporan soal kekerasan seksual terhadap anak 6 tahun di Halbar, di Loloda,” aku Musrifah.

Dalam kasus tersebut, pelaku merupakan kerabat korban. Pelaku juga sempat melarikan diri ke Halmahera Utara.

“Tapi terakhir saya dapat info dari Kepala DP3A Halbar, pelaku katanya sudah diamankan ke Mapolres. Jadi kami akan kawal prosesnya hingga tuntas,” tegasnya.

Baca Juga  Ditlantas Polda Maluku gelar sosialisasi di Stikes Pasapua Ambon

Musrifah mengakui, kasus kekerasan di Maluku Utara seperti fenomena gunung es. Dimana yang tak diungkap jauh lebih banyak daripada yang dilaporkan ke pihak berwajib. Penyebabnya beragam, salah satunya korban dan keluarga merasa malu.

“Padahal dengan adanya korban yang melapor ke pihak berwenang, bakal ada efek jera untuk pelaku. Kalau ada efek jera untuk pelaku, otomatis bisa menurunkan angka kekerasan seksual. Jika tidak dilaporkan, pelaku akan merasa aman-aman saja melakukan tindakannya ke orang lain,” paparnya.

Ia juga menegaskan kasus kekerasan seksual tak bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Sebab payung hukum untuk kasus tersebut, terutama kekerasan seksual terhadap anak, sudah sangat jelas.

Dimana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 81 jo. Pasal 76D dan Pasal 82 jo. Pasal 76E mengatur pelaku kekerasan seksual terhadap anak bisa dihukum hingga 15 tahun penjara.

Baca Juga  Soliditas Hingga Akhir Penugasan, Mayjen TNI Marga Taufiq Dilepas Polda Maluku di Mako Brimob

“Kasus kekerasan seksual tidak ada istilah ‘kekeluargaan’, harus diproses supaya ada efek jeranya. Ini jenis kasus yang dampaknya besar terhadap korban,” tegas Musrifah.

DP3A Malut sendiri aktif memberikan pendampingan kepada korban-korban kekerasan di kabupaten/kota. Pasalnya, belum semua DP3A kabupaten/kota memiliki tenaga psikolog.

“Dan pendampingan ini dilakukan sampai kasus tersebut dinyatakan tuntas, sampai ada putusan pengadilan,” tandas Musrifah. (red/tsc)