NU, Tahlil dan Pancasila yang Final

oleh -82 views
Link Banner

Oleh: Rizal Syarifuddin, Akademisi Universitas Islam Makassar (UIM) dan Wakil Sekretaris Tanfidziyah PWNU Sulawesi Selatan

Pada suatu ketika KH Wahid Hasyim bergegas kembali ke Jombang, Jawa Timur, menemui Rais Akbar NU Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari untuk melaporkan hasil pembahasan perumusan Pancasila.

Proses perumusan Pancasila ini bukan tanpa silang pendapat. Perdebatan kelompok Islam konservatif ingin memperjelas identitas keislamannya di dalam Pancasila.

Hasil diskusi antara Kiai Wahid Hasyim dan hadratussyekh KH. Hasyim Asy’ari sepakat untuk mendrop/menghilangkan tujuh kata dalam piagam Jakarta yang salah satunya adalah “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, menjadi Ketuhanan yang maha esa.

Link Banner

Dalam pandangan Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari Nation State (Negara Bangsa) lebih utama dibandingkan negara agama, sehingga pondasi ideologi negara yang utama dikuatkan terlebih dahulu sehingga negara mampu melindungi masyarakatnya dalam beragama.

Berbeda dengan negara- negara timur tengah yang lebih mengedepankan agama ketimbang menguatkan Nation Statenya, efeknya melahirkan konflik berkepanjangan karena agama punya aliran ideologi yang beragam.

Dalam perjalanannya pola relasi NU dan Negara dalam penerimaan ideology Pancasila bukan begitu mudah, tetapi melalui jalan berliku dan terjal.

Setelah masa perumusan Pancasila, Nahdaltul Ulama kembali diperhadapkan dengan Pancasila di masa ordebaru yaitu penerimaan asas tunggal.

Meskipun sebenarnya secara formal hubungan Pancasila dengan agama islam dan negara bagi NU sudah final/tuntas dibahas pada Munas Alim Ulama tahun 1983 di Situbundo yang lebih dikenal dengan Deklarasi Situbondo yang melahirkan 5 point deklarasi.

Kelima poin deklarasi itu dibuat oleh tim komisi khusus yang membahas posisi NU terhadap Pancasila.

Baca Juga  Reses, Setitit Sambangi Kecamatan Taniwel

Atas restu Rais Aam NU KH. Ali Ma’sum, komisi ini diketua oleh KH. Achmad Siddiq dan KH. Abdurrahman Wahid sebagai sekretaris. Setahun berikutnya hadil deklarasi situbondo ini di sahkan dalam Muktamar NU ke 27.

Suasana batin tim khusus yang diketuai KH. Achmad Siddiq bukan begitu mudah untuk menerima asas tunggal Pancasila.

Setiap rapat tim khusus dipantau oleh inteligen Orde Baru saat itu, sehingga perdebatan yang terjadi dalam perumusan penerimaan NU terhadap Pancasila menggunakan bahasa Arab.

Tentu penerimaan asas tunggal Pancasila belum sepenuhnya diterima oleh Jamiyyah Nahdlatul Ulama maka para muktamirin meminta kesediaan KH. Achmad Siddiq untuk menjelaskannya.

Kiai Achmad Siddiq berseloroh, “Pancasila itu makanan. Anda sudah makan kenapa baru memperdebatkan halal haramnya”.

Pancasila berbeda dengan agama. Dalam Pancasila hidup nilai-nilai agama di dalamnya. Jadi jangan lagi mempertentangkan antara agama, Pancasila dan negara.

Pancasila dan tahlil itu ada kesamaan. Dalam Pancasila sila pertamanya ketuhanan yang maha esa, dalam tahlil semua kalimatnya meng-esa-kan Allah swt.

Sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam tahilil semua jamaah dan pemimpin tahlil duduk sama rata dan dan tertib (beradab).

Sila ketiga, Persatuan Indonesia.  Dalam tahlil bacaannya harus bersatu, seirama/seagam apa yang dibaca oleh pimpinan tahlil dengan jamaah tahlil.

Sila keempat kerakyatan yang dpimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Dalam tahlil jamaah tahlil harus dipimpin oleh pemimpin tahlil yang memandu jamaah agar seragam membacanya.

Sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Baca Juga  Briptu Heidar. Polisi Sarat Prestasi yang Jadi Incaran TPNPB-OPM

Dalam tahlil ditutup dengan doa setelah itu mendapatkan berkat (bingkisan) dan amplop dengan rasa keadilan bagi jamaah tahlil.

Dengan menggunakan pendektan Bahasa pesantren jamaah dan jamiyyah NU secara perlahan menerima Pancasila sebagai dasar negara dan ideology negara Indonesia.
Pancasila Final

Dari lintasan sejarah yang panjang bukan secara tiba-tiba Nahdlatul Ulama menyatakan diri menerima asas tunggal Pancasila, tetapi melewati rintangan dan berliku.

Saat ini NU kembali diuji prinsip berbangsa dan bernegaranya dengan diajukannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Dalam pandangan NU, Pancasila merupakan ideologi negara yang final tidak perlu lagi diperdebatkan apa lagi dipertentangkan dengan agama.

Karena Pancasila mengandung nilai-nilai kesilaman didalamnya dan Pancasila bukan agama. Pancasila merupakan filter/penyaring bagi ideologi-ideologi lainnya, sehingga Pancasila harus senapas dengan segala peraturan perundang-undangan yang dibuat.

Yang penulis khawatirkan dalam RUU HIP ini adalah mendudukan Pancasila yang menerima berdampingan dengan ideologi-ideologi lainnya seperti liberalisme, leninisme bahkan komunisme.

Meskipun ideologi dasar negara tetap Pancasila tetapi Pancasila tidak menjadi filter lagi, selama ideologi yang lain bisa beradaptasi dengan Pancasila diberikan ruang untuk tumbuh dan berkembang dalam negara kesatuan republik Indonesia.

Tentu ini sangat membahayakan bagi kita sebagai nation state (negara bangsa).

Selain dari pada itu, yang menjadi perdebatan tajam adalah istilah Trisila dan Ekasila.

Trisila dan ekasila merupakan rumusan pertama Pancasila yang dikerucutkan oleh presiden pertama RI Ir Soekarno.

Ini tentunya berbeda dalam pandangan Nahdlatul Ulama yang menerima 5 sila dalam Pancasila dalam perumusannya dalam BPUPKI.

Karena dalam pandangan NU, selain nilai-nilai agama yang terakomodir dalam sila-sila Pancasila, tentu Pancasila merupakan kristalisasi dari value (nilai-nilai) yang tumbuh di masyarakat.

Baca Juga  Pemilik ruko ditemukan tewas di dalam rukonya

Untuk itulah Pancasila dengan 5 sila yang tertuang tidak perlu lagi dikerucutkan.

Pada setiap kesempatan para pemimpin NU selalu menegaskan keberpihakannya terhadap dasar negara bahwa Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika merupakan tiang/pilar negara yang final.

Sehingga RUU Haluan Ideologi Pancasila ini dianggap tidak perlu lagi, karena empat pilar bernegara kita sudah cukup kokoh menopang Indonesia sebagai negara bangsa (Nation State).

Pancasila sudah abadi termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945 yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yang diatur dalam undang-undang tentunya memberikan kerancuhan dalam sisten tata negara kita.

Kita sebagai negara bangsa seharusnya berbangga memiliki Pancasila yang berbeda dari ideology-ideologi negara yang lain, kalau di Eropa mereka berkembang menjadi negara berideologi liberal, di negara-negara timur tengah persoalan ideologi agama yang belum tuntas.

Indonesia lahir dengan ideologi Pancasila. Bagi Hadratussyekh KH. Hasyim Asy’ari membangun negara dengan menguatkan pondasinya terlebih dahulu sehingga negara yang kuat melindungi anak bangsa dalam menjalankan agamanya.

Coba kita bayangkan apabila Hadratussyekh KH. Hasyim Asy’ari juga ngotot membagun Indonesia dengan pondasi ideologi agama, sampai hari ini belum ada titik temu (Kalimatun Sawa).

Karena kebesaran hati bapak bangsa berbesar hati membangun pondasi negara yang kokoh Ila Yaumil Qiyamah. (*)

Artikel di atas telah terbit di Rubrik Opini koran Tribun Timur edisi cetak, Juma 19 Juni 2020