Oknum Satpam Pelindo Diduga Lakukan Pungli di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon

oleh -425 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Penagihan uang masuk pada pelabuhan Yos Sudarso Ambon oleh oknum Satpam PT. Pelindo, dikeluhkan sejumlah pelaku pengiriman barang.

Betapa tidak, selain membayar uang masuk di pos depan atau pintu utama pelabuhan senilai Rp 17 ribu, warga yang adalah pelaku pengiriman barang ini juga harus memberi uang kepada Satpam Pelindo sebelum menuju ke kapal tujuan mereka.

“Kami juga heran. Sebab selain bayar di pos, ada juga penagihan oleh satpam. Ini membuat kami sangat kesal,” kata salah satu warga Banda, Wahab kepada wartawan di Ambon, Senin (9/11/2020)

Dia mengatakan, jika aturannya harus memberikan uang ke Satpam, maka jumlah yang dimintakan pasti akan sesuai dengan regulasi yang diatur PT. Pelindo.

“Tapi kan tidak. Ada yang kasih Rp 30 ribu, Rp 40 ribu hingga Rp 50 ribu. Dan itu mereka (Satpam) tetap ambil. Nah, kalau dibilang itu diatur, maka harga yang dipatok tetap itu saja, tidak berubah,” jelasnya

Baca Juga  Personil Koramil 1509-01/Bacan dan Masyarakat Gelar Karya Bhakti di Desa Wayaua

Dari sini, Wahab menduga kalau Satpam PT. Pelindo yang bertugas di pelabuhan besar itu telah melakukan pungutan liar (pungli). Sebab ada perbedaan harga penagihan antara satu orang dengan orang yang lain.

“Jadi kita menduga ini pungli. Sebab harga berbeda-beda,” tandasnya

Warga lainnya, Fajri mengaku, jika tidak membayar uang yang dimintakan petugas satpam, maka warga yang hendak mengirim barang tidak bisa masuk sampai di dalam kapal.

“Yang tidak bayar, ya tidak bisa mengirim barang. Makanya ini yang buat kita bingung. Sebenarnya penagihan di pintu utama dan di dalam areal pelabuhan ini diatur atau tidak,” tanya Fajri

Dia meminta manager PT. Pelindo untuk secepatnya melihat masalah ini. Jika memang itu diatur, maka pihak Pelindo mestinya menyampaikan hal tersebut dengan ditulis pada papan pemberitahuan atau semacamnya.

Baca Juga  Hilang kontak, Nelayan terdampar di Pulau Serua

Tapi jika itu keluar dari aturan yang diterapkan PT. Pelindo, maka oknum-oknum Satpam bersangkutan harus dievaluasi bahkan dipecat sehingga tidak menimbulkan kesalah pahaman antara calon penumpang dengan pengelola pelabuhan. (nona)