OKP Cipayung Tolak Pejabat Wali Kota Ambon dari TNI

oleh -738 views
Link Banner

Porostimur.com, Ambon – Wacana terkait penjabat wali kota yang akan diisi oleh perwira TNI Aktif justeru mendapatkan penolakan dari OKP Cipayung Kota Ambon.

Mereka berpendapat bahwa jabatan walikota merupakan jabatan sipil yang harus diisi oleh masyarakat sipil pula dan sebaiknya TNI maupun Polri fokus pada tugas utama mereka

Ketua Umumum HMI Cabang Ambon Afrizal Mukadar menegaskan, jabatan sipil yang diisi oleh perwira TNI dan Polri aktif mengingatkan kita akan Dwifungsi ABRI yang pernah diterapkan rezim despotik orde baru,”

“Kami tidak ingin dari unsur TNI maupun Polri. Kami berharap jabatan Penjabat Wali Kota Ambon diisi oleh anak daerah. Bukan orang yang berdarah Maluku, melainkan orang yang dari kecil sudah hidup dan mengenal kondisi sosial, budaya, adat dan agama di Maluku,” kata dia.

Sedangkan Ketum IMM Kota Ambon Hamja Loilatu mengatakan, wacana penjabat walikota ambon yang akan diisi oleh TNI sering dikaitkan dengan Pilgub Maluku periode mendatang atau sering disebut sebagai perang bintang. Hal tersebut dikarenakan muncul salah seorang jendral TNI aktif yang siap maju pada pilgub1 2024 mendatang.

Baca Juga  Wattimury Imbau Masyarakat Tidak Terprovokasi Berita Hoax

“Kami tidak ada urusan dengan dua jenderal itu, tugas kami adalah untuk memastikan agenda demokrasi kita di Maluku berjalan dengan baik. Jabatan sipil yang diduduki oleh TNI maupun Polri kami anggap mencederai spirit reformasi yang telah diperjuangkan oleh masyarakat dan mahasiswa pada tahun 98. Tugas kami adalah mengawal agenda reformasi ini,” jelas Hamja.

Hal serupa juga disampaikan Ketua Presidium PMKRI Cabang Ambon Christian A. D. Rettob.

Rettob bilang, jangan sampai masyarakat dibingkai oleh rezim orde baru secara semu dan pada akhirnya akan menunjukan orogansi kepemimpinan di Maluku terlebih ksusus Kota Ambon.

“Kita rakyat ini seakan digembleng oleh negara untuk bernostalgia kembali dengan rezim orde baru. Kita tahu bersama bahwa orde baru mempunyai riwayat buruk bagi bangsa Indonesia. Jangan lagi kita berada pada situasi – situasi kelam yang pada nantinya mencederai kedaulatan rakyat,” tukasnya.

Baca Juga  Aktivis Muda Sula Dukung Zulfahri Jadi Bupati Kepulauan Sula 2020-2025

Para mahasiswa ini mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa jika benar panjabat Walikota Ambon diisi oleh TNI maupun Polri.

“Sekalipun itu adalah keputusan Mendagri, kami akan tetap menggalang dukungan masyarakat untuk melakukan protes selama kepemimpinannya,” ujar Ketum GMNI Kota Ambon Adi S. Tebwaiyanan. (Nur)

No More Posts Available.

No more pages to load.