Ombudsman Bongkar Data Pejabat Negara yang Rangkap Jabatan Komisaris di Perusahaan BUMN

oleh -184 views
Link Banner

Porostimur.com | Jakarta: Ombudsman RI membeberkan beberapa data terkait adanya praktik rangkap jabatan komisaris di perusahaan BUMN dan anak perusahaan BUMN. Lebih dari separuh jumlah rangkap jabatan berasal dari pejabat di lembaga kementerian.

Komisioner Ombudsman RI Alamsyah Saragih mengatakan, jumlah komisaris di perusahaan BUMN yang terbukti rangkap jabatan mencapai 397 orang. Sementara di anak perusahaan BUMN ada 167 komisaris yang rangkap jabatan. Komisaris yang rangkap jabatan ini secara otomatis memiliki rangkap penghasilan.

“Mayoritas komisaris itu ditempatkan di BUMN yang tidak memberikan pendapatan signifikan, bahkan beberapa perusahaan dinyatakan merugi,” kata Alamsyah dalam siaran pers secara daring, Ahad (28/6/2020).

Ombudsman mempertanyakan kenapa banyak komisaris di 142 perusahaan BUMN yang rangkap jabatan, padahal 76 persen pendapatan kepada negara hanya disumbangkan oleh 15 perusahaan BUMN. Rangkap jabatan komisaris di perusahaan BUMN dinilai dapat memperburuk tata kelola, kepercayaan publik, dan mengganggu pelayanan publik.

Link Banner

“Ini sangat berbahaya karena ada potensi konflik kepentingan. Jika dibiarkan, lama-lama publik akan berpikir bahwa perusahaan BUMN memang tempat mencari penghasilan lebih,” ujar Alamsyah.

Baca Juga  Vanuatu dan Kepulauan Solomon Bawa Isu Papua ke Dewan HAM PBB

Berdasarkan data yang dihimpun Ombudsman, 64 persen komisaris di perusahaan BUMN berasal dari lembaga kementerian. Beberapa kementerian yang mendominasi adalah Kementerian BUMN (55 orang), Kementerian Keuangan (42 orang), Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan (masing-masing 17 orang), Kemensesneg (16 orang), dan Kementerian Koordinator (13 orang).

“Yang menarik adalah Kemenkeu. Kami tidak tahu pasti kenapa banyak Komisaris BUMN dari Kemenkeu. Padahal kita tahu remunerasi (pendapatan tambahan) di Kemenkeu itu paling besar,” ucap Alamsyah.

Selain lembaga kementerian, komisari perusahaan BUMN juga rangkap jabatan di beberapa lembaga non kementerian seperti TNI (27 orang), Polri (13 orang), Kejaksaan (12 orang), dan Pemerintah Daerah (11 orang).

Baca Juga  Dilanda Banjir, Pelayanan di RSUD Piru Macet

Fakta lainnya yang menarik adalah, terdapat 31 komisaris perusahaan BUMN yang rangkap jabatan di beberapa perguruan tinggi ternama. Seperti Universitas Indonesia (9 orang), Universitas Gadjah Mada (5 orang), Universitas Hasanudin (2 orang), Universitas Padjadjaran (2 orang), dan Universitas Teknologi Sepuluh November (2 orang).

Sementara untuk 167 rangkap jabatan komisaris di anak perusahaan BUMN, Kementerian ESDM dan Kemen BUMN menyumbangkan orangnya paling banyak (masing-masing 15 persen), diikuti oleh Kemenhub (8 persen), TNI/Polri (7 persen), dan perguruan tinggi (7 persen).

Ombudsman juga memantau isu yang tidak kalah menarik perhatian publik, yakni komisaris yang berasal dari relawan politik. Beberapa pengurus Partai Politik juga terbukti ada yang menjadi komisaris di perusahaan BUMN maupun anak perusahaan BUMN.

Baca Juga  Elina Mikhina, Bidadari di Lintasan Lari

“Ada yang beralasan bahwa mereka sudah mundur. Tapi apakah dia mundur dari Parpol itu setelah jadi komisaris atau belum? Jika setelah menjadi komisaris baru mundur, itu jelas berpotensi melanggar proses seleksi,” ucap Alamsyah. (red/rtm/ljc)