Ombusman & Bawaslu Didesak Periksa Kepala Badan Kepegawaian Kota Ternate

oleh -38 views
Link Banner

Porostimur.com | Ternate: Pergerakan Aktivis Demokrasi Indonesia (PARADE), meminta kepada Ombudsman dan Bawaslu Kota Ternate segera memanggil Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Ternate.

Ketua Umum Pergerakan Aktivis Demokrasi Indonesia (PARADE) Maluku Utara Bahrun Mustafa, melalui keterangan tertulisnya, Selasa (29/09/2020) mengatakan, pada saat seperti ini tidak seharusnya ada kebijakan rekrutmen ratusan PTT jelang Pemilihan Walikota (Pilwako) pada tanggal 9 Desember mendatang karena terkesan politis.

”Kami menilai Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Ternate yang melakukan rekrutmen PTT bernilai politis,” tandas Bahrun.

Bahrun yang juga mantan Presiden Mahasiswa FKIP Unkhair 2014-2015 ini menyayangkan penerimaan PTT dengan kondisi seperti ini sangat bernilai politis. Karena itu dirinya meminta kepada Ombudsman agar segera memeriksa Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Ternate.

Link Banner

“Kita semua tahu Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, karena itu kami meminta kepada Ombudsman agar segera pangil kepala BKPSDMD Ternate, karena rekrutmen ratusan PTT jelang Pemilihan Walikota (Pilwako) tanggal 9 Desember sangat bernilai politis menurut kami,” ujarnya.

Baca Juga  GMKI Cabang Bacan Kecam Tindakan PT. HPAL Datangkan Tenaga Asing di Tengah Pandemik COVID-19

Selain bernuansa politis, Pergerakan Aktivis Demokrasi Indonesia (PARADE) Maluku Utara yang dipimpin Bahrun Mustafa, menilai kebijkan untuk melakukan penerimaan PTT kurang lebih 600 PTT yang baru juga menguntungkan salah satu kandidat dan merugikan kandidat lain.

“Karena bernuansa politis menurut kami karena itu kami meminta juga kepada Bawaslu Kota Ternate agar segara memangil Kepala BKPSDMD Kota Ternate,” tegasnya.

Bahrun mengatakan, kebijakan Kepala BKPSDMD Kota Ternate yang nilainya politis telah melangar UU Pilkada Pasal 71 ayat (1) yang berbunyi pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye.

Baca Juga  Tak maksimal, deteksi dini narkoba oleh instansi pemerintah daerah

Kata Bahrun Pelanggaran atas ketentuan tersebut dikenakan sanksi pidana paling lama 6 (enam) bulan penjara dan denda paling banyak 6 juta sebagaimana disebutkan dalam Pasal 188.

“Olehnya itu sekali lagi kami minta Bawaslu agar segera pangil dan priksa Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Ternate, “pinta Bahrun. (adhy)