KELIMA, pemerintah tak memiliki kekuatan untuk tampil membela kepentingan para petani kopra, nelayan & pemilik lahan dilkasi tambang. Rakyat seolah dibiarkan mengurus diri sendiri dan dikalahkan oleh kekuataan kapitalis. Kita kehilangan kendali atas negeri ini, rakyat yg menuntut dianggap memberontak & melawan investasi kolonial.
KEENAM, Pemerintah daerah terlalu banyak membungkuk pd kepentingan pusat kekuasaan ketimbang menuntut utk kepentingan rakyat. Akhirnya daerah ini hanya jadi sapi perahan pemilik modal dan pemegang kuasa di pusat kekuasaan di jakarta. Kita jadi subordinasi dan inferior secara politik.
KETUJUH, Pemerintah daerah gagal mengubah kekuatan sejarah menjadi political power. Ini suatu kelemahan yang harus disadari bahwa sejarah besar kita bisa di trasmisikan menjadi bergaining power jika pemerintah daerah sadar sejarah. Padahal jika kita mampu mengelola sejarah integrasi papua dengan baik maka kita jadi penentu arah kebijakan negara.
Dari byk problem tersebut diatas saya secara tegas menawarkan gagasan Otonomi Khusus Maluku Utara sebagai bagian dari opsi baru menaikan posisi bergaining kita. Bagi saya kita tak akan mampu mengubah arah kebijakan nasional jika tak punya modal politik yang kuat. Krn itu gagasan Otonomi Khusus merupakan jalan baru percepatan pembangunan sekaligus penegasan posisi etis bernegara.
