Otsus di Papua Mati, Dewan Gereja Papua Tagih Isi Dua Surat Pastoral

oleh -285 views
Link Banner

Porostimur.com | Jayapura: Para Pimpinan Gereja yang tergabung dalam Dewan Gereja Papua (WPCC) kembali bersuara soal kondisi di Papua yang menjdi salah stu daerah yang diberi status otonomi khusus (Otsus). Kali ini WPPC mengeluarkan Refleksi Tahunan berjudul `Tuhan Otsus & Pembangunan Indonsia di Papua sudah Mati.

“Dan kami mengamati sepak terjang Jakarta belakangan ini, secara sepihak merancang Otsus Papua Jilid II dengan menghindar dari tekanan publik terkait rasisme di Asrama Mahasiswa Surabaya dan gemanya di Papua yang telah mulai menimbulkan dinamika di akar rumput, kita perlu ingat bahwa arah dan kerangka pembangunan Negara Indonesia di Papua memang sejak awal dijiwai superioritas etnis,” bunyi rilis dari WPPC tersebut, Senin (6/7/2020).

Menurut mereka keberadaan Negara Indonesia sejak tahun 1963 di Papua disemangati dengan diskriminasi rasial, sehingga pada tahun 1998 jatuhnya rezim otoriter Suharto sebagai presiden Republik Indonesia menjadi kesempatan baik dan angin segar untuk kebangkitan bagi seluruh rakyat Papua. Dan pada kesempatan itu menuntut hak politik untuk merdeka dan keluar dari Negara Republik Indonesia.

Namun, tuntutan seluruh rakyat Papua untuk merdeka keluar dan kelaur dari Negara Indonesia menghadapi kekerasan militer dan polisi yang menyebabkan korban jiwa dipihak rakyat Papua.

Link Banner

“Tuntutan seluruh Penduduk Orang Asli Papua untuk merdeka karena ada latar belakang sejarah ketidakadilan, rasisme dan kejahatan negara dalam pelaksanaan Pepera 1969,” jelas mereka.

Baca Juga  Van Dijk, De Jong, De Ligt, dan Pemain-pemain Belanda Termahal Saat Ini

WPPC mengatakan Dewan Gereja Papua telah mempelajari dengan teliti dan cermat dokumen hasil pelaksanaan Pepera 1969 Annex 1 yang dilaporkan perwakilan PBB, Dr. Fernando Ortiz Sanz dari Bolivia dan Annex II laporan dalam versi pemerintah Indonesia sangat bertolak belakang dengan laporan Annex 1.

Menurut WPPC, Pemerintah Indonesia mempromosikan kata kesejahteraan kepada Orang Asli Papua, yang sebenarnya bukan kata baru, sebab hanya pengulangan dari apa yang telah disampaikan Menteri Dalam Negeri RI Amir Machmud pada pelaksanaan Pepera 14 Juli 1969 di Merauke dihadapan peserta Anggota Musyawarah Pepera.

“..pemerintah Indonesia, berkeinginan dan mampu melindungi untuk kesejahteraan rakyat Irian Barat, oleh karena itu, tidak ada pilihan lain, tetapi tinggal dengan Indonesia,” katanya.

Namun, dalam realitasnya selama 51 tahun, kata sejahtera itu berubah menjadi tragedi kemanusiaan dan malapetaka, penderitaan, tetesan air mata, cucuran darah berkepanjangan dan tulang belulang yang berserakkan yang dialami rakyat Papua di atas Tanah mereka sendiri.

Kata WPPC, untuk menghentikan kekerasan, Negara selalu menggunakan kekuatan militer dan polisi, sehingga jalan penyelesaian damai dan bermartabat yang disepakati kedua belah pihak adalah membentuk Otonomi Khusus No. 21 Tahun 2001. Otsus ini pun awalnya sangagt memberikan harapan bagi orang Papu.

Sebab isinya sangabt menjanjikan, yakni perlindungan (protection), pengakuan hak-hak dasar Orang Asli Papua (recognition), pemberdayaan (empowering), dan keberpihakan (affirmative). Namun, itu semua dinilai WPPC telah gagal.

Baca Juga  Cermat Berbagi Sembako pada Masyarakat Terdampak Pandemi di Ternate

“Itu sungguh-sungguh melahirkan kekecewaan dan kegelisahan yang mendalam bagi Penduduk Orang Asli Papua. Dalam Otonomi Khusus banyak OAP yang terbunuh di tangan aparat keamanan TNI-Polri dan pelakunya belum pernah diproses hukum untuk keadilan bagi keluarga korban . Partai lokal tidak dibentuk. Bendera Bintang Kejora dilarang berkibar. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) gagal dilaksanakan,” kata mereka.

WPPC melihat rasisme dan ketidakadilan bertumbuh dan berurat akar dalam era Otonomi Khusus. Hal itu terbukti dari munculnya peristiwa rasisme yang terjadi pada 15-17 Agustus 2019 di Semarang, Malang dan Jogyakarta yang dilakukan oleh organisasi massa radikal seperti: Front Pembela Islam (FPI), Pemuda Pancasila (PP), anggota TNI dan Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI (FKPP).

Namun, sebenarnya kata WPPC, akar masalah Papua sebagai dasar tuntutan rakyat Papua telah ditemukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan selanjutkan diberikan kepada Negara Indonesia untuk diselesaikannya. (1) Sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia; (2) Kekerasan Negara dan pelanggaran berat HAM sejak 1965 yang belum ada penyelesaian; (3) Diskriminasi dan marjinalisasi orang asli Papua di Tanah sendiri; (4) Kegagalan pembangunan meliputi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat Papua.

“empat akar masalah yang dirumuskan tadi, Dewan Gereja Papua melihat bahwa semuanya itu bersumber dari rasisme dan ketidakadilan,” kata WPPCM.

Baca Juga  Hakim Ingin Ahok Hadiri Sidang Cerai

Menurut WPPC rasisme dan ketidakadilan terbukti dengan GAM di Aceh dijadikan mitra dialog dengan Negara Indonesia yang dimediasi pihak ketiga di tempat netral di Helsinki Firlandia pada 15 Agustus 2005. Partai lokal Aceh didirikan dan Bendera GAM dikibarkan.

Melihat dari kompleksitas persoalan kemanusiaan ini, Dewan Gereja Papua meminta Negara Republik Indonesia segera menyelesaikan 5 akar persoalan. Mereka pun kembali menegaskan Surat Pastoral yang telah dibuat tangga 26 Agustus 2019 dan 13 September 2019.

“Kami meminta keadilan dari pemerintah Republik Indonesia untuk menyelesaikan persoalan Papua yang sudah ditunjukkan oleh Indonesia untuk GAM di Aceh. Wakil Presiden Yusuf Kalla berperan secara aktif mendukung dialog dengan GAM yang dimediasi Internasional. Oleh karena itu, kami menuntut bahwa pemerintah Indonesia berdialog dengan ULMWP yang dimediasi pihak ketiga yang netral,” desak WPPC.

“Mendesak Pemerintah Indonesia segera membuka diri berunding dengan ULMWP sebagaimana Pemerintah Indonesia telah menjadikan GAM di ACEH sebagai Mitra Perundingan yang dimediasi pihak ketiga; sebagai satu-satunya solusi terbaik untuk menghadirkan perdamaian permanen di Tanah Papua, sesuai dengan seruan Gembala yang pada 26 Agustus 2019 yang telah dibacakan dan diserahkan langsung kepada Panglima TNI dan KAPOLRI di Swiss-Bell Hotel Jayapura,” tambah WPPC. (red/rtm/ljc)