Pantai Hative Besar Tercemar Limbah Minyak, Pertamina dan DLH Maluku Diminta Bertanggung Jawab

oleh -266 views
Link Banner

Porostimur.com, Ambon – Pada Senin pekan lalu (10/1/2022) telah terjadi pencemaran limbah minyak di pesisir pantai Negeri Hative Besar, Dusun Wailaah RT 02 RW 01, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon.

Ceceran minyak yang sampai ke bibir pantai diduga berasal dari aktivitas maintenance kapal yang berlabuh di perairan Hative Besar.

Badan Saniri Lengkap Negeri Hative Besar Heppy Leunard Lelapary mengatakan, atas kejadian itu ada masyarakat yang secara personal menghubungi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku dan mereka langsung ke lapangan didampingi masyarakat untuk meluahkan penelusuran.

“Komunikasi dilakukan oleh orang Dinas Lingkungan Hidup ke pihak Pertamina terhadap kondisi adanya pencemaran limbah minyak di pesisir pantai. Setelah melakukan penelusuran ternyata ada pekerjaan maintenance kapal yang dilakukan oleh kapal-kapal yang berlabuh di pesisir laut Hative Besar,” kata Lelapary kepada para jurnalis, Selasa (18/1/2022).

“Ini merupakan kejadian luar biasa, karena baru pertama kali limbah minyak itu sampai ke pesisir pantai dan dipastikan ini sangat mempengaruhi lingkungan hidup. Mengingat tepat dua bulan lalu masyarakat baru saja melakukan program penanaman terumbuh karang,” ungkap dia.

Baca Juga  The Walters Viral Berkat Single ‘I Love You So’ Milik Mereka

Ketua DPD GAMKI Maluku itu menambahkan, yang kami sesali terkait dugaan pelanggaran terhadap UU maupun peraturan pemerintah terkait aktivitas kapal berlabuh dan pelayanan kapal yang keluar-masuk di Pertamina Wayame untuk mengangkut bahan bakar minyak (BBM).

Lanjut Lelapary, kami melakukan penelusuran sebenarnya pekerjaan-pekerjaan maintenance tidak bisa dikerjakan di laut seharusnya di dok. Secara spesifik maitenance kapal itu diatur dengan Peraturan Dirjen Hubla No. HK.103/1/3/DJPL-17 Tentang Prosedur Pengedokan (Pelimbungan) Kapal Berbendera Indonesia. Tapi, ada juga sejumlah UU yang mendasari peraturan Dirhubla tersebut, antara lain :

UU No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran Pasal 117 ayat 2 huruf h serta pasal 126 ayat huruf a yang mewajibkan pemimpin kapal untuk memelihara dan merawat kapalnya sesuai dengan persyaratan keselamatan kapal.

Baca Juga  Arab Saudi Tutup Sementara Kedatangan Jemaah Umrah

UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mewajibkan setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan serta melakukan pemulihan lingkungan hidup.

Perpres Nomor 21 Tahun 2010 tentang perlindungan lingkungan maritim pasal 3 jo pasal 4 yang mewajibkan setiap awak kapal wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran lingkungan yang bersumber dari kapalnya.

“Kegiatan maintenance kapal itu mesti digalangan. Sesuai peraturan Menhub maintenance di laut beresiko pada migrasi ikan dan budidaya perikanan serta kerusakan ekosistem perairan,” tegas orang nomor satu GAMKI Maluku itu.

“Hari ini kami telah menyurat resmi ke Pertamina dan Dinas Lingkungan Hidup untuk meminta penjelasan resmi terkait penelusuran yang dilakukan pada tanggal (10/1) pekan lalu. Karena sampai saat ini kami belum menerima laporan atau penjelasan resmi dari pihak Pertamina maupun pihak Dinas Lingkungan Hidup,” terang dia.

Baca Juga  Polda Maluku Pastikan Tambang Emas di Pulau Buru Telah Ditutup

“Sebagai langkah untuk mempertegas sikap masyarakat Negeri Hative Besar kami telah menyurati DPRD Provinsi Maluku untuk mediasi antara masyarakat Negeri Hative Besar dengan pihak Pertamina dan Dinas Lingkungan Hidup karena ada hal-hal lain yang semestinya diatur untuk tidak merugikan masyarakat,” ujar dia.

“Sebagai negeri adat, kami punya batas wilayah laut yang diakui dan dikenal selama ini di Negeri Hative besar. Ke depan, kami akan membuat peraturan negeri untuk mempertegas itu agar kapal tidak seenaknya berlabuh di pesisir laut Hative Besar,” pungkas dia. (Akib)

No More Posts Available.

No more pages to load.