Pantai Siliha Tercemar, Mahasiswa Seram Utara Minta KLH Usut PT. Nusa Ina

oleh -35 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Beberapa waktu belakangan ini, kawasan pantai Siliha di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku menjadi pembicaran di media sosial belakangan ini. Namun sayangnya, kali ini bukan karena keindahan pantai Siliha, melainkan perubahan warna air laut akibat dugaan pencemaran lingkungan.

Dari gambar video dan foto yang beredar di sejumlah platform media sosial, terlihat jelas warna air laut yang berubah warna menjadi coklat kehitaman.

Salah satu penyebab terjadinya pencemaran air laut diduga berasal dari limbah dari pabrik PT Nusa Ina yang dibuang ke pantai dan laut.

Perusahan milik Sihar P.H. Sitorus, Anggota DPR RI Komisi XI dari Fraksi PDI Perjuangan ini, diduga telah mencemari lingkungan dengan limbah yang dihasilkan pabrik di Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku itu.

Melihat kondisi tersebut, Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Seram Utara Sejabodetabek (HIMASERUT SEJABODETABEK) Toyo Pelu mengharapkan peran serta dari Kementerian Lingkungan Hidup agar segera melakukan langkah-langkah penanggulangan pencemaran ini.

Baca Juga  Ugal-ugalan, siswa SMKN 3 Waiheru diamankan polisi

Toyo meminta dilakukan uji mutu serta dampak terhadap tumpahan limbah di Pantai Siliha tersebut.

Toyo Pelu juga meminta agar pemerintah pusat juga ikut turun tangan. Aparat penegak hukum pun diharapkan segera mengusut PT Nusa Ina yang diduga membuang limbah yang menyebabkan pencemaran wilayah sekitar pantai Siliha, Seram Utara Timur Kobi.

“Saya meminta kepada pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, serta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas pencemaran laut di pesisir laut pantai Siliha dan melakukan penegakan hukum dengan tegas kepada PT Nusa Ina yang telah melakukan pelanggaran lingkungan hidup,” kata Toyo.

Lanjut Toyo, jika PT Nusa Ina dengan sengaja membuang limbah ke laut maka sesuai dalam UU No­mor 32/2009 tentang Per­lin­dung­an dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 98, maka perusahan
dapat didenda minimal Rp3 miliar dan maksimal Rp10 miliar dan penjara minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun.

Baca Juga  IJTI Kecam Kekerasan Terhadap 18 Jurnalis Saat Liput Demo Tolak UU Cipta Kerja

“PT Nusa Ina milik Sihar Sitorus ini memang dari dulu sering bermasalah, baik dari sisi lingkungan hidup, tenaga kerja dan sistem bagi hasil dengan mitra. Sihar selalu lari dari tanggung jawabnya untuk membenahi segala permasalahan dari PT Nusa Ina,” tuturnya. (red)