Papuan Lives Matter

oleh -36 views
Link Banner

Oleh: Made Supriatma, Peneliti Politik dan Militer

Tulisan dari Sophie Chao di Inside Indonesia ini menarik perhatian saya. Untuk saya, dia memberikan jawaban yang menghubungkan mengapa gerakan Black Lives Matter yang terjadi di Amerika dan bergaung hampir ke seluruh dunia juga disambut di Papua.

Di Indonesia tidak banyak gaungnya. Mungkin karena banyak orang Indonesia tidak merasa memiliki masalah rasisme. Hanya beberapa buzzer yang berusaha untuk memberikan argumen mengapa BLM sama sekali tidak berhubungan dengan persoalan Papua.

Seperti biasa, argumen para buzzer ini adalah argumen usang yang pemalas, yang terus menerus diulang-ulang seperti kaset rusak bahwa Indonesia tidak pernah memperlakukan “orang” Papua secara diskriminatif. Penyamaan BLM dengan Papua dianggap sebagai plintiran yang kejauhan. Sekalipun sesungguhnya argumen mereka tentang tidak adanya diskriminasi adalah plintiran yang usang.

Link Banner

Tulisan Sophie Chao ini memberikan sedikit gambaran tentang bagaimana rasisme ini terbentuk dalam sejarah orang Papua. Satu paragraf dari tulisan ini menerangkan banyak hal. Sejak abad 19, tulis Sophie Chao, istilah ‘Papua’ dipakai untuk melekatkan sebuah kategori biologis kepada sebuah wilayah geografis yang terletak diantara Asia Tenggara dan Pasifik Barat, yang diberi nama “Papuanesia” atau “Oceanic Negroland.”. Orang-orang Eropa kemudian membuat pembedaan yang sangat jelas antara orang Papua ‘hitam’ yang dianggap inferior dengan orang Melayu ‘coklat’ yang dianggap lebih maju.

Klasifikasi rasial kolonial awal ini – dan khususnya julukan ‘negro’ – dilekatkan kepada orang-orang New Guinea dengan prasangka-prasangka seperti tingkat kecerdasan, produktivitras dan moralitas yang lebih rendah. Dalam alam pikiran kolonial orang-orang Eropa, kata ‘negro’ ini mendekatkan orang Papua dengan orang-orang Afrika. Kegemaran berperang juga membuat orang Papua semakin mendapat predikat primitif dan barbar.

Baca Juga  Kapolda Maluku Kunjungi Tambang Emas Gunung Botak

Imajinasi bahwa orang Papua itu brutal, kejam dan hidup dalam kebudayaan jaman batu masih kuat tertanam pada masa paska-kolonial. Sophie Chao memperlihatkan bahwa rasisme struktural yang terinstitusionalisasi sangat kuat ada pada di masa kini. Dia juga melihat rasisme terjadi dalam hidup sehari-hari.

Saya sendiri menafsirkan rasisme dalam konteks yang sama dengan pengertian yang diajukan Sophie. Rasisme adalah sebuah perasaan superior, baik merasa lebih berpengetahuan (orang Papua tidak akan bisa mengerti 4-2, kata seorang guru Indonesia kepada saya beberapa tahun lalu); merasa lebih superior secara moral (orang Papua itu pemabuk, tidak bisa diatur, dll); juga merasa superior karena merasa lebih bersih, kulit lebih cerah, dan lain sebagainya. Perasaan superior inilah bibit dan akar dari rasisme.

Saya sering mendengar bahwa elit-elit Papua kalau sudah berkuasa akan sangat korup. Saya kira tuduhan ini berbau rasial. Tuduhan ini melupakan satu hal: yakni korupsi ini melekat dalam sistem politik dan negara Indonesia. Tidak hanya elit-elit Papua. Namun masalahnya menjadi masalah superioritas moral karena pelakukanya adalah orang Papua. Seakan orang Papua tidak pantas untuk korupsi (bagus juga sih kalau tidak korupsi!)

Tidak banyak orang menghubungkan dengan ras ketika Labora Sitorus memiliki dana trilyunan rupiah direkeningnya. Kalau orang Papua yang korupsi, demikian anggapan rasis, maka itu karena moral mereka yang sangat rendah. Papua sudah korup sejak dalam pikiran. Sementara jika orang Indonesia yang korupsi, itu normal. Tidak ada ras didalamnya.

Baca Juga  Ini Beragam Event Visit Ambon 2020, Catat Tanggal dan Bulannya

Banyak orang mencampuradukkan antara rasisme terhadap orang Papua dengan minoritas Tionghoa di Indonesia. Saya kira perbedaannya sangat substansial. Amy Chua, seorang profesor dari Yale, mengatakan bahwa minoritas Tionghoa itu adalah ‘market dominant minorities.’ Sama seperti orang Yahudi di Amerika atau orang Arab di Somalia dan Ethiophia.

Sebagian besar orang Tionghoa memiliki keunggulan dalam bidang ekonomi. Benar bahwa di jaman Orde Baru mereka mengalami diskriminasi khususnya dalam bidang politik namun mereka masih bisa mengembangkan diri secara ekonomi. Itulah sebabnya mereka disebut sebagai ‘market dominant minorities.’

Orang Papua tidak memiliki privilege seperti itu. Mereka tidak mendapat akses ke pendidikan. Tidak ada akses ke kesehatan. Orang Papua tidak bisa membeli kemerdekaannya. Tidak ada akses ke jalur-jalur intelektual untuk bisa berbicara ke khalayak yang lebih besar. Yang terutama, mereka sama sekali bukan pelaku pasar dalam sistem ekonomi yang ada. Bahkan seringkali mereka adalah korban dan bangkai dari pasar.

Ada juga pandangan bahwa bangsa Papua tidak boleh memakai sentimen rasial untuk membebaskan diri mereka. Saya tidak tahu darimana asal argumen ini. Penindasan terhadap orang Papua itu pertama-tama adalah penindasan rasial — bahwa mereka adalah bangsa yang inferior dan tidak mampu mandiri.

Baca Juga  Natal-Tahun Baru, 3 pilar kamtibmas gelar apel

Ingat apa yang dikatakan oleh orang Indonesia kalau Papua merdeka? Yang selalu dikatakan, orang Papua tidak akan mampu merdeka. Begitu mereka lepas dari Indonesia mereka akan segera dijajah Amerika atau Barat! Ini adalah argumen yang mengekalkan bahwa orang Papua adalah selamanya inferior, tidak mampu mengurus diri sendiri. Argumen ini dulu saya dengar didengungkan untuk bangsa yang kecil namun berani setengah mati: Timor Leste!

Penolakan bahwa rasisme terjadi di Papua itu menafikan kenyataan bahwa ada perlakuan terhadap bangsa Papua yang mendudukkan mereka sebagai bangsa yang inferior, yang pengetahuannya kurang, yang peradabannya masih jaman batu, yang moralitasnya lebih rendah, dan yang sanitasinya tidak sebersih kita.

Sophie Chao menceritakan sedikit di daerah penelitiannya di Merauke, bagaimana para serdadu memaki anak-anak kecil Papua dengan sebutan monyet dan mengejar mereka dengan tongkat.

Sama seperti kaum kulit hitam di Amerika, rasisme dirasakan dalam hidup sehari-hari. Saya pernah melihat orang Papua harus diperiksa KTP kalau mau masuk pesawat, sementara orang kulit coklat boleh melenggang begitu saja! Namun dia juga dirasakan sangat terinstitusionalisasi. Kalau Anda di Papua, Anda bisa merasakan perbedaan perlakukan polisi kepada Anda yang warganegara Indonesia dengan orang Papua asli. Rasisme sistemik (systemic racism) itu nyata.

Lalu, kalau bangsa Papua tidak boleh melawan rasisme, mereka harus melawan lewat cara apa? (*)

Link artikel Sophie Chao ada disini:
https://www.insideindonesia.org/west-papua-and-black-lives-matter