Paradoksal Renovasi Rumah Gubernur Rp 5,1 Milyar

oleh -363 views
Link Banner

Oleh : Julius R. Latumaerissa, Ekonom dan Pemerhati Kebijakan Pembangunan Maluku

Pernyataan Orang Panik

Dalam beberapa hari terakhir ini banyak media di Ambon menyoroti masalah renovasi rumah dinas gubenur Maluku yang di anggarkan dari APBD sebesar 5,1 milyar, dan berita ini menyebabkan polemik di berbagai kalangan.

Dalam pemberitaan itu para pihak yang terkait memberikan beberapa penjelasan seperti Murad sendiri mengatakan: “Orang satu Maluku tau, kalau rumah saya sudah berdiri sejak Saya belum juga menjabat gubernur. Jadi biarkan mereka tebarkan informasi seperti itu sampai mereka bosan sendiri,” tukas Murad, Rabu, 2 Desember kemarin.

Selain itu ketua DPRD Maluku memberikan jawaban “hal tersebut tidak benar. “Ale ketinggalan zaman. Barang itu seng batul. Su penjelasan segala macam, su jelas samua di dewan itu. Jadi wartawan itu musti cerdas sadiki,”

Sementara Sekretaris Dinas PUPR Maluku, Affandi Hasanusi, eperti diberitakan media ini kemarin, Affandi bilang, “rehabilitasi rumah jabatan sementara gubernur demi kewibawaan pemerintah daerah menjamu tamu pusat dan internasional, sebab rumah dinas gubernur di kawasan Mangga Dua, dinilai tidak layak dihuni akibat terdampak bencana gempa tahun 2019”.

Dari berbagai pernyataan di atas saya berpendapat bahwa seharusnya sebagai Gubernur, Murad Ismail memberikan pernyataan sebagai bentuk klarifikasi yang lebih komunikatif dan menyejukan dan bukan cenderung emosional, sehingga komunikasi politik yang terbangun di masyarakat lebih elegan.

Hal yang sama juga patut disesalkan bentuk jawaban dari Ketua DPRD Lucky Wattimuri, yang cendrung menyepelehkan dan menyalahkan pihak lain.

Tidak sepantasnya seorang Ketua Dewan yang adalah wakil rakyat memberikan klarifikasi sesederhana itu. Lucky harus paham betul bahwa beliau dan anggota dewan lainnya adalah “mata, hidung, telinga dan mulut rakyat “ sehingga tahu bagaimana caranya memberikan penjelasan yang transparan dan jujur kepada rakyat Maluku yang telah mengantarkan mereka di lembaga terhormat itu.

Kondisi diperparah dengan penjelasan Affandi Hasanusi yang terkesan sangat tidak rasional dan mencerminkan kepanikan.

Baca Juga  Man City ke Final Liga Champions, Guardiola: MU Juara Karena John Terry Terpeleset

Urgensi dan Relevansi

Masalah renovasi rumah dinas sementara Gubernur Maluku, bagi saya saat ini tidak memiliki urgensi dan relevansi apapun, karena uang rakyat sebesar 5,1 milyar itu masih lebih pantas dan layak untuk dialokasikan kepada sector-sektor lain yang bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat Maluku secara keseluruhan.

Wibawa Pemda Maluku tidak ditentukan oleh megahnya rumah Dinas seorang Gubernur Maluku, tetapi lebih di tentukan oleh Performa kepemimpinan seorang Gubernur Maluku itu sendiri, dan Kinerja Gubenur dan jajaran OPD nya sendiri dalam memberikan pelayanan public kepada masyarakat Maluku secara optimal dan proporsional sebagai upaya mensejahterakan masyarakat atau rakyat Maluku, sehingga alas an Affandi Hasanusi seperti dikutip di adalah sebuah dagelan politik yang sedang diprtontonkan kepada public Maluku, dan hal yang sama juga seperti pernyataan Lucky Wattimuri di atas.

Kalau memang rumah dinas resmi Gubernur Maluku di Manggadua mengalami keretakan akibat gempa 2019, maka seharusnya rumah dinas itu yang direnovasi dan bukan rumah dinas sementara di Wailela yang direnovasi; logika umumnya kan begitu, jangan dibalik logika berpikirnya, wajar kalau masyarakat terheran-heran dan bertanya karena Pemda harus merenovasi rumah dinas Manggadua sehingga kembali layak dan pantas untuk di tempati.

Sekalipun demikian nilai anggarannya renovasinya harus rasional, dan transparan akuntabel, atas nilai-nilai kejujuran public, sebab itu merupakan bagian dari pertanggungjawaban moril Pemda Maluku kepada public Maluku.

Jika pola dan pendekatan yang dipakai oleh Pemda Maluku seperti ini maka saya melihatnya sebagai program yang tidak berpihak kepada rakyat, dan cenderung menunjukan arogansi kekuasaan, dan mengabaikan derita dan luka hati rakyat Maluku yang masih hidup dalam keterbelakangan yang panjang.

Atas dasar itulah maka saya katakana bahwa proyek ini tidak memiliki urgensi apapun.

Pemda Maluku kalau tetap bersikukuh untuk melanjutkan proyek ini berarti mereka tidak memiliki empati dan keprihatinan sosial bagi masyarakat Maluku, dalam situasi Pandemi Covid-19 ini.

Baca Juga  Polres MTB Berdayakan Anggota Bhayangkari Berstatus Dokter Dalam Pemeriksaan Kesehatan Saat Sholat Idul Fitri 1441 H

Rakyat sedang berjuang dengan segala keterbatasan yang ada agar bisa survival dalam hidup mereka, sementara pemda (Gubernur + DPRD) dengan serta merta mengalokasi anggaran prestisius 5,1 milyar untuk program yang tidak ada manfaat social ekonomi kepada rakyat Maluku secara keseluruhan, bahkan cenderung menghidupkan kroni dan kelompok-kelompok tertentu yang berakiatan dengan proyek itu.

Pemda Gagal Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat

Publik Maluku harus tahu dan paham bahwa berdasarkan berbagai indicator Makro ekonomi Maluku menunjukan kegagalan Pemda dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Maluku.

Secara absolut PDRB atas dasar harga berlaku triwulan I-2020 mencapai 11,75 triliun rupiah dan atas harga konstan 2010 mencapai 7,84 triliun rupiah.

Sementara itu pada triwulan II 2020 Perekonomian Maluku berdasarkan besaran PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 11,45 triliun rupiah dan atas harga konstan 2010 mencapai 7,63 triliun rupiah.

Pada triwulan III PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 11,57 triliun rupiah lebih tinggi dari triwulan II 2020 dan tetap lebih lebih rendah dari triwulan I 2020. Sementara atas harga konstan 2010 mencapai 7,67 triliun rupiah sedikit lebih besar dari angka triwulan II 2020 dan lebih rendah dari triwulan I 2020.

Secara historikal saya ingin menunjukan kepada publik bahwa pertumbuhan ekonomi Maluku sejak triwulan IV 2018 sampai dengan saat ini mengalami pertumbuhan yang menurun.

TW-I 2019 pertumbuhan Maluku 6,29%, TW-II 2019 turun menjadi 6,08%, TW III 2019 turun lagi sebesar 5,26%, TW IV-2019 turun 4,73%, sementara pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Maluku setiap triwulan terus menurun masing-masing TW I 2020 3,72%, TW II 2020 sebesar (-1,26%) dan TW III 2020 pertumbuhan PDRB Maluku semakin turun (-2,38).

Dari aspek ketenagakerjaan dapat dilihat Dalam setahun terakhir, pengangguran bertambah 60 ribu orang, berbeda dengan TPT yang turun menjadi 4,99 % pada Februari 2020. Dilihat dari tingkat pendidikan, TPT Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih yang paling tinggi diantara tingkat pendidikan lain, yaitu sebesar 8,49%.

Baca Juga  Joe Taslim Tampil Sebagai Sub Zero di Film Mortal Kombat

Angkatan kerja pada Februari 2020 sebanyak 750.634 orang. Sementara pada periode Agustus 2020 Angkatan kerja Maluku naik sebanyak 839.190 orang.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2020 sebesar 7,57 %. TPT di daerah perkotaan lebih tinggi dari daerah perdesaan.

Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Maluku pada November 2020 adalah sebesar 97,04, sedikit lebih besar dari bulan Oktober 2020 yaitu 96,13. Pada November 2020 Provinsi Maluku berada di urutan ke-28 dari 34 provinsi dengan NTP sebesar 97,04. 

Jumlah penduduk miskin di Maluku pada Bulan September 2019 sebanyak 319,51 ribu jiwa (17,65%). Jumlah penduduk miskin di Maluku pada bulan Maret 2020 sebanyak 318,18 ribu jiwa (17,44%).

Dibandingkan dengan bulan September 2019 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebanyak 1,3 ribu jiwa, sedangkan dari sisi persentasi tingkat kemiskinan di Maluku pada Maret 2019 juga mengalami penurunan sebesar 0,21 poin.

Simpulan

Dari uraian di atas maka saya berkesimpulan bahwa (1). Proyek renovasi rumah dinas sementara Gubernur Maluku, 5,1 milyar dibatalkan saja karena tidak memiliki urgensi dan relevansi dan korelasi sama sekali denga upaya meningkatkan kesejahteran dan perbaikan ekonomi masyarakat Maluku;

(2). Anggaran 5,1 milyar itu lebih bermanfaat jika dialokasikan untuk mengatasi beberapa persoalan makro ekonomi Maluku, seperti rendahnya pendapatan masyarakat, lambannya pertumbuhan UMKM apalagi dalam kondisi Pandemi Covid-19;

(3). Jika tidak dialokasikan kepada pengembangan UMKM dan pemberdayaan masyarakat, maka anggaran itu dapat digunakan untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan dan kesehatan di berbagai kecamatan dan desa/negeri di Maluku;

(4). Terlepas dari apakah dana itu sudah atau belum melalui mekanisme dewan yaitu diusulkan melalu kebijakan umum anggaran (KUA) dan plafon pagu anggaran (PPA), tetapi diharapkan pemerintah daerah (DPRD dan Gubernur harus memeberikan klarifikasi secara logis, transparan kepada masyarakat agar dapat menjaga kepercayaan masyarakat kepada lembaga terhormat ini (**)