Porostimur.com, Maba – Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur memastikan tidak akan mengambil langkah merumahkan maupun memberhentikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan tenaga honorer di lingkungan pemerintah daerah. Sebaliknya, pemda kini menyiapkan sejumlah skema alternatif untuk menjamin keberlangsungan para pegawai tersebut.
Kepastian itu disampaikan langsung Bupati Halmahera Timur, Drs. Ubaid Yakub, MPA, Rabu (8/7/2026), menyusul munculnya keresahan di kalangan PPPK dan tenaga honorer setelah berkembang informasi mengenai kebijakan serupa di sejumlah daerah lain.
Menurut Ubaid, hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur tidak pernah membahas ataupun mengambil keputusan untuk memberhentikan PPPK maupun tenaga honorer.
“Kami belum sampai pada opsi merumahkan atau memberhentikan PPPK maupun tenaga honorer. Justru pemerintah daerah sedang mencari solusi terbaik agar nasib mereka tetap terjamin,” tegasnya.
Lakukan Pendataan Honorer
Sebagai langkah awal, Ubaid mengaku telah menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan Halmahera Timur melakukan pendataan seluruh tenaga honorer yang bertugas di sekolah dasar (SD) maupun sekolah menengah pertama (SMP).
Pendataan tersebut bertujuan memetakan sebaran tenaga honorer, termasuk memisahkan sekolah yang berada di wilayah lingkar tambang dan sekolah di luar kawasan tersebut.
