Porostimur.com, Langgur – Wakil Uskup Kei Kecil Pastor Wensislaus Eko Santianto Renyaan mengatakan aksi sebagian orang yang menuntut pengunduran diri Kapolda Maluku adalah tindakan yang tidak fair.
Hal ini disampaikan Pastor Wensislaus Renyaan, guna menyikapi aksi soal penuntutan pencopotan Kapolda Maluku dan Kapolres setempat, karena dinilai tidak mampu menyelesaikan permasalahan konflik yang terjadi akhir-akhir ini.
Menurut dia, persoalan yang terjadi akhir-akhir ini mengenai persoalan keamanan dan ketertiban masing-masing wilayah bukan saja menjadi urusan Polri dan TNI tetapi menjadi tanggung jawab semua pihak termasuk mereka yang selalu menyalahkan Polri dan TNI.
“Menurut saya selaku pimpinan umat tidak fair kalau pimpinan Polri dipaksa untuk diturunkan dari jabatanya sebagai Kapolda dan Kapolres, cuma dikarenakan belum bisa menyelesaikan persoalan perselisihan yang terjadi akhir-akhir ini yang menyebabkan konflik antar kelompok tertentu,” ujar Pastor Renyaan kepada sejumlah wartawan ini di sela-sela kegiatan FKUB yang berlangsung di Ohoi Sathean, Sabtu (18/3/2023).
Pastor Renyaan bilang, konflik bukan saja terjadi pada saat ini, tetapi sudah terjadi berulang kali, lalu mengapa pemimpin Polri yang harus disalahkan. Padahal untuk menjaga keamanan bukan saja mereka aparat yang menjaga keadaan dan ketertiban tetapi kita semua yang bertanggung jawab.
Wakil Uskup mengajak semua pihak agar berpikir jernih dan objektif, adil dan transparan.
“Bahwa kita harus berpikir mulai dari terjadinya masalah sampai pada penanganan. Kita tidak bisa melihat sepenggal-sepenggal seperti begitu. Kalau kita melihat dalam cara berpikir yang sedemikian, maka kita harus berbicara mulai dari mengapa terjadinya masalah hingga konflik,” tukasnya.
Wakil Uskup juga mengatakan bahwa dirinya sebagai anak Kei dan anak Maluku sudah tidak asing lagi dengan konflik yang terjadi di daerah ini.
“Jadi konflik yang terjadi di Maluku itu bukan lagi barang baru karena sebenarnya sebelum-sebelumnya banyak terjadi konflik. Maka itu saya mengajak kita semua untuk berpikir secara menyeluruh, tidak melihat secara sebagian saja. Kalau kita melihat secara mengeluh maka kita juga harus melihat apa yang harus kita buat mengantisipasi terjadinya konflik bukan saja Polri atau TNI,” kata Pastor Renyaan.
“Kita lihat dengan objektif dan rasional baik itu sebelum dan sesudah konflik maka kita harus mengoreksi diri kita masing-masing dengan tugas dan peran kita ditengah-tengah kehidupan kebersamaan kita jadi bagi saya kita tidak perlu menudu Polri dan TNI sekedar lalu mencopot jabatan para pimpinan mereka itu tidak menyelesaikan masalah,” imbuhnya.
Menurutnya, semua pihak harus melihat secara menyeluruh, melihat tugas dan peran masing-masing, karena untuk menyelesaikan atau mengantisipasi terjadinya masalah sosial adalah tanggung jawab bersama, bukan saja tugas dan peran dari Polri atau TNI.
“Ada pemerintah, ada tokoh adat, ada tokoh gama, ada tokoh pemuda, bahkan harus kita melihat kepada diri pribadi kita masing-masing dan kita melihat kepada keluarga kita masing-masing. Orang tua bagaimana mereka punya peran dalam usaha untuk mengantisipasi dan menyelesaikan masalah sehingga menurut saya tidak fair kalau ada pendapat bahwa dengan mencopot pimpinan Polri atau TNI dengan sendirinya masalah terselesaikan siapa bilang,” beber Pastor Renyaan.
“Oleh karena itu lebih baik kita mengoreksi diri kita masing-masing, kembali kepada diri kita lalu bertanya proses apa yang sudah dilaksanakan di mana terjadi ada hambatan atau penghalangnya dan mari kita bergandengan tangan untuk bersama sama untuk mengatasinya begitu. Sekali lagi saya tidak setuju kalau lalu diserahkan tanggung jawab itu terutama penyelesaian masalah itu pada pimpinan Polri dan TNI,” pungkasnya. (Dewi Sirwutubun)
Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News
