PB HMI Nilai Statement Adian Napitupulu Sesatkan Publik

oleh -678 views
Link Banner

Porostimur.com | Jakarta: Pernyataan Adian Napitupulu atas pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir yang mengatakan selama ini masih terdapat mafia alat kesehatan di Indonesia mendapat banyak sorotan dari sejumlah pihak. Salah satunya dari Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB-HMI).

Ketua Bidang Politik PB HMI, Muktamar Umakaapa, mengatakan, statement Adian Napitupulu adalah tuduhan yang bernuansa menyesatkan. Adian dinilai keliru karena menganggap bahwa orang yang ingin membangun dan memajukan produk dalam negeri disamakan sebagai sikap dari mereka yang pro terhadap mafia kesehatan.

Umakaapa menyayangkan sikap Adian yang tidak mencerminkan platform PDIP yang nasionalis dan pro terhadap wong cilik.

“Kader PDIP semestinya bersikap layaknya seorang nasionalis. Statement ini seperti berupaya untuk membela mafia alat kesehatan. Semestinya dia harus berpihak dengan produk dalam negeri bukan malah ngotot untuk melakukan impor. Lagipula, sebagai seorang anggota parlemen, Adian seharusnya yang pro aktif dan menyelesaikan masalah mafia. Bukan malah menuduh ke mana-mana dalam rangka upaya pencegahan mafia Alkes,” bebernya, Sabtu (25/4/2020).

Sehubungan dengan mafia Alat Kesehatan di Indonesia menurut Muktamar, saat ini terdapat beberapa indikasi di mana mafia alat kesehatan terus beroperasi di Indonesia. Mulai dari praktik penimbunan alat kesehatan yang dilakukan oleh sejumlah pihak dan juga kecurangan-kecurangan dari para importir alat kesehatan.

Baca Juga  Razia di Mardika, pedagang dan 5 jukir liar dibina

“Pertama, kepolisian beberapa kali menemukan praktik penimbunan alat kesehatan. Ini bukti bahkan di akar rumput saja terjadi praktik tersebut. Yang kedua, dengan wewenang yang begitu besar para importir tersebut berpeluang mempraktekan cara curang jika tidak diawasi dengan baik.” ungkap Muktamar.

Mahasiswa Pascasarjana Hukum dan Kebijakan Kesehatan Universitas Indonesia ini menambahkan dalam menghadapi mafia alat kesehatan semua stakeholder pemerintah harus berkerja sama dalam memberantas hal tersebut. Yang berada di lingkup kementrian pro aktif bangun sistem untuk minimalisir potensinya dan anggota parlemen pro aktif mengawasi.

“PB HMI sendiri secara pro aktif turun ke lapangan mengawasi dengan menurunkan kader-kadernya untuk bekerjasama dengan aparat dalam mencegah praktik penimbunan di akar rumput,” tutup Muktamar. (red/rtm/jpnn/fajar)