PD Panca Karya Bangkrut, Moenandar akui sudah lapor Gubernur

oleh -174 views
Link Banner

@Porostimur.com | Ambon : Dalam waktu dekat, Perusahaan Daerah (PD) Panca Karya dipastikan bakalan gulung tikar alias bangkrut.

Pasalnya, masalah hutang yang membelit tubuh badan usaha milik daerah (BUMD) itu sangat banyak.

Belum lagi, tunggakan kewajiban setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun kewajiban setoran kepada pihak lainnya seperti pajak dan BPJS Kesehatan.

Morat-maritnya keuangan PD Panca Karya ini terungkap dalam keterangan Ketua Badan Pengawas PD Panca Karya, Drs Ruri Moenandar, kepada wartawan, di Ambon, Senin (29/1).

Kondisi BUMD itu, akunya diperparah dengan tidak dimasukkannya laporan Dirut akan keuangan maupun operasionalnya.

”Saat ini hutang Panca Karya ada dimana-mana, di Dok Waiyame sekitar Rp 1,2 milyar lebih, belum lagi di pajak, di BPJS Kesehatan dan yang lain lagi,” ujarnya.

Masalah keuangan dan operasional perusahaan ini, tegasnya, bukan saja disinggungnya dan dimasukkannya kepada Dirut PD Panca Karya, namun juga sudah dimasukkannya kepada Gubernur Maluku selaku penanggung jawab, maupun tembusan laporannya diserahkan kepada DPRD Maluku.

”Saya telah menyurati Dirut berulang-ulang, namun tak digubris. Saya bahkan telah melapor ke Gubernur Maluku sebagai pimpinan tertinggi perusahaan daerah, namun tak juga digubris,” sesalnya.

Baca Juga  Muslim Prancis Cemas Islamofobia Meningkat

Dari total 5 aset daerah berupa kapal feri yang dikelola PD Panca Karya, jelasnya, hanya 2 unit saja beroperasi.

Mirisnya lagi, kondisi operasional dan keuangan untuk 2 unit kapal feri ini pun tak pernah dilaporkan sama sekali.

Ketika masalah ini ditanyakan pihaknya, pihak operator sering berkilah tidak ada muatan.

Namun kenyataan di lapangan justru ada muatan yang dibawa dari Papua ke Seram Timur.

”Saya sudah mengetahui bagaimana permainan oknum-oknum di Panca Karya terkait kapal-kapal feri milik PD. Panca Karya,” jelasnya.

Karena masalah ini tak digubris sama sekali, jelasnya, masalah ini pun dibawanya ke ranah hukum untuk mengusut tuntas apa yang terjadi dalam tubuh BUMD yang sudah berusia puluhan tahun itu.

Baca Juga  Kades Nahi Diduga Palsukan Tanda Tangan dan Kwitansi Senilai Rp300 Juta

”Pekan lalu, saya ke KPK untuk melapor dan telah diberikan prasyarat terkait laporan ke KPK. Dua minggu lagi saya akan balik ke Jakarta dengan laporan tertulis untuk dimasukkan ke KPK. Begitupun saya ke Bareskrim untuk menemui pimpinan Bareksrim, namun mereka mengusulkan untuk ke Irwasda, namun beliau sementara tak ada di tempat.

PD Panca Karya sendiri, jelasnya, merupakan sebuah BUMD yang harus menyumbang PAD bagi Maluku.

Sayangnya, target PAD selalu tak bisa dipenuhi.

Belum lagi, sebagian besar karyawan yang berada di bawah naungan BUMD ini tidak terbayarkan gajinya selang beberapa bulan terakhir.

”Saya akan terus memperjuangkan apa yang menjadi hak rakyat Maluku. Panca Karya ini perusahaan daerah yang wajib menyumbangkan PAD bagi daerah ini, guna menghidupkan rakyat di Maluku, bukannya digunakan untuk kepentingan orang per orang,” tegasnya.

Baca Juga  Tetangga yang Tak Akur

Saat dikonfirmasi wartawan via sambungan telepon genggam, Dirut PD Panca Karya sendiri masih belum bisa dihubungi.

Konfirmasi ke Kantor PD Panca Karya, beberapa karyawan mengatakan Dirut baru hadir di kantor setelah pukul 13.00 WIT.

Gubernur Maluku sendiri memberikan tugas kepada Wakil Gubernur (Wagub) Maluku, Zet Sahuburua, untuk menangani masalah PD Panca Karya.

Sayangnya, ketika masalah ini dikonfirmasi wartawan, Sahuburua menyatakan sedang terburu-buru seraya mengalihkan wartawan untuk melakukan konfirmasi ke Bagian Humas Sekretariat Provinsi (Setprov) Maluku.

”Cek saja ke Kabag Humas, karena saya telah memberi keterangan ke Kabag,” singkatnya seraya berlalu. (pt-02)