PDI Perjuangan Tarik Dukungan Politik dari Gubernur & Wakil Gubernur Malut

oleh -163 views
Link Banner

Porostimur.com | Ternate: DPD PDI-Perjuangan Provinsi Maluku Utara mencabut dukungan politiknya terhadap Gubernur Abdul Gani Kasuba dan Wakil Gubernur M. Al Yasin Ali. Keputusan ini diambil lewat rapat kerja daerah (rakerda), Kamis (1/7/2021) malam di Hotel Sahid Bela International Ternate.

Keputusan tersebut tertuang dalam rekomendasi rakerda yang disepakati 10 DPC PDI-Perjuangan se-Malut.

Ketua DPD PDI-Perjuangan Malut, Muhammad Sinen menyebutkan, pencabutan dukungan ini lantaran pasangan kepala daerah berakronim AGK-YA itu dinilai tidak berkontribusi terhadap partai setelah dimenangkan pada Pilgub 2019 lalu.

Janji politik AGK membangun kantor DPD PDIP juga hingga kini belum terealisasi. Tak hanya itu, sambung Muhammad, baik AGK maupun Yasin sangat sulit menghadiri undangan kegiatan partai, termasuk rakerda hari ini. Padahal Yasin sendiri merupakan salah satu kader PDIP.

“Mereka (kader partai, red) juga berdarah-darah, airmata untuk memperjuangkan kemenangan AGK-YA. Tapi setelah terpilih mereka (AGK-YA, red) tidak lagi melihat siapa yang perjuangkan mereka kemarin,” ungkap Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan ini.

Baca Juga  Auditor Itjen Kemenag RI Ajak Kanwil Kemenag Maluku Raih Opini WTP

Melansir tandaseru.com, Muhammad mengaku tunduk terhadap rekomendasi hasil rakerda. Usulan tersebut akan disampaikan secara resmi ke DPP.

“Jadi kalau DPP menerima usulan itu, mencabut dukungan dari AGK-YA maka kita posisinya sebagai oposisi, bukan partai pengusung,” jelasnya.

Ketua Bappilu DPD PDI Perjuangan Malut, Irfan Hasanuddin menambahkan, sebagai kader partai AGK-YA tidak berkontribusi terhadap kepentingan politik partai.

“Ini dinamika yang terjadi di fraksi maupun DPD, sehingga Komisi II yang membidangi soal rekomendasi yang di dalamnya ada Ketua DPRD Malut (Kuntu Daud) merekomendasikan pencabutan dukungan politik,” terang Irfan.

Di sisi lain, Wakil Ketua Kaderisasi DPD PDI Perjuangan, Salim Thaib menjelaskan, ada dua rekomendasi yang dihasilkan dari rakerda tersebut, yaitu rekomendasi yang bersifat internal dan eksternal.

Baca Juga  Pengalaman Seks Terbaik Justru Setelah Usia 40 Tahun

“Rekomendasi internal yang paling krusial dan menjadi perdebatan peserta rakerda adalah pada poin 3, yakni dalam rekrutmen bakal calon kepala daerah, bupati, wali kota, dan gubernur Maluku Utara, di mana selain kader partai dihindari by pass (jalan pintas) langsung ke DPP,” kata Salim.

PDIP Malut juga merekomendasikan dalam perhelatan Pemilu dan Pemilukada 2024 mendatang, harus mengusulkan kader-kader terbaik, baik calon presiden, gubernur, maupun bupati dan wali Kota. Meski begitu, Salim tidak memberikan gambaran detail soal siapa kader yang akan diusulkan.

Tak hanya itu, anggota DPRD Fraksi PDIP yang dinilai tidak loyal dan tidak menjalankan tugas partai akan diberi sanksi dan direkomendasikan pergantian antarwaktu (PAW), baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Baca Juga  Pangdam XVI/Pattimura Silaturahmi dengan Kapolda Maluku Utara

“Ada kurang lebih dua kader yang akan diberi sanksi, dan itu anggota DPRD provinsi dan juga kabupaten/kota,” tandasnya.

(red/tsc)