PDIP Tolak Hukuman Mati Bagi Koruptor, Politisi Demokrat: Sebagai ‘Juara’ Wajar Mereka Menolak

oleh -68 views
Link Banner

Porostimur.com | Jakarta: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menolak hukuman mati bagi mereka yang kedapatan melakukan tindak pidana korupsi.

Penolakan itu disampaikan langsung oleh Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

Sikap PDIP itu kemudian disindir oleh Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat, Yan Amarullah Harahap.

Ia menilai, wajar saja jika partai berlambang Banteng itu menolak karena mereka sebagai ‘juara’.

“Sebagai ‘juara’, wajar mereka menolak,” kata Yan, Sabtu (13/2/2021) di akun Twitter-nya.

Sindiran Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat, Yan Amarullah Harahap kepada PDIP
Sindiran Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat, Yan Amarullah Harahap kepada PDIP (Twiiter/@YanHarahap)

Namun, Ia tidak menjelaskan maksud dari kata ‘juara’, yang menggunakan tanda petik itu.

Biasa jadi, kata ‘juara’ yang dimaksudkan Yan menjelaskan bahwa PDIP meraih suara tertinggi dalam Pemilu 2019 dan keluar sebagai juara dengan meraih 19,33 persen.

Atau kemungkinan lain dalam hal kasus tindak pidana korupsi.

Baca Juga  Kakanwil Kemenag Malut Imbau Petugas Haji Tetap Semangat Laksanakan Tugas

Tweet Yan tersebut menanggapi sebuah pemberitaan media online yang menerangkan bahwa PDIP menolak hukuman mati bagi koruptor.

Berita yang ditautkan oleh Yan merupakan berita yang telah dipublikasikan pada 12 Desember 2019 silam.

Sejatinya, hukuman mati bagi koruptor sudah diatur oleh undang-undang.

Hanya saja hukuman tersebut tidak pernah diterapkan.

Hukuman mati bagi koruptor tertuang dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang tersebut sudah secara tegas menyebutkan bahwa hukuman mati dapat dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu.

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” apabila tindak pidana korupsi dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya, bencana alam nasional, mengulangi tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Baca Juga  Hari Ini Polres Kepulauan Sula Gelar Perkara Kasus Dugaan Pencabulan Pramusaji Warkop

Sebelumnya, kader PDIP yang menjabat sebagai Menteri Sosial, Juliari P Batubara telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia menjadi tersangka atas kasus dugaan suap pengadaan barang atau jasa terkait bansos penanganan Covid-19 di Kementerian Sosial.

Penetapan sebagai tersangka tersebut menjadi tindak lanjut atas operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK, Sabtu (5/12/2020) dini hari.

Juliari diduga menerima uang suap sekitar Rp 8,2 miliar dalam pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama.

Dalam kasus ini, KPK mengamankan uang sebesar Rp 14,5 miliar, terdiri dari pecahan mata uang Rupiah senilai Rp 11,9 miliar, pecahan dollar AS setara Rp 2,420 miliar, dan pecahan mata uang dollar Singapura setara Rp 243 juta. 

Baca Juga  Karena Corona, ASN Kanwil Kemenag Malut Demam VT

(red/serambinews.com)