Pejabat Publik dan Moralitas Publik

oleh -63 views
Link Banner

Oleh: M. Fazwan Wasahua, Ketua DPW KPN Provinsi Maluku

MORALITAS publik adalah setiap tindakan publik yang sejalan dengan hakikat dan tujuan ruang publik itu terbentuk. Dalam setiap relasi, setiap individu yang berada dalam ruang publik, entah ia sebagai bagian integral dari struktur sosial, maupun menempati jabatan publik, harus menyadari bahwa setiap tindakan publiknya selalu terikat oleh aturan-aturan atau konsensus publik yang menjadi landasan legitimasi, atau juga bagi tumbuh kembangnya ruang publik yang megarah pada tujuan dan cita-cita bersama.

Saya harus kembali mengangkat persoalan ini di tengah-tengah relasi ruang publik kita yang telah mengalami distorsi dari nilai-nilai keadaban, dan keintiman sosial.

Berbicara nilai moralutas yang merupakan basis keintiman setiap relasi sosial, adalah sama dengan membicarakan tujuan relasi sosial itu terbangun, dibentuk dan berjalan sesuai kesadaran dan pertumbuhannya masing-masing, tentu saja pada setiap tingkatannya.

Meski demikian, moralitas sebagai basis nilai yang menjadi landasan tumbuh kembangnya masyarakat beradab seringkali disalahartikan sebagai—hanya soal—sopan santun, tata krama, dan semacamnya.

Padahal sopan santun dan tata krama hanyalah sebagian aspek terluar yang dapat kita pahami dan jalankan sebagai perbuatan praktis.

Sementara moralitas sebagai nilai, sebagai dimensi esoteris, memiliki keadalaman makna dan derajat yang bertingkat-tingkat, sehingga darinya kita akan memahami bahwa etika sebagai konsep praktis itu juga bertingkat-tingkat.

Saya tidak akan terlalu panjang menerangkan hal ini. Maksudnya soal apa itu moralitas, dan bagaimana tindakan yang bermoral. Karena telah banyak ahli yang telah membahasnya.

Dalam tulisan ini saya ingin menyoal bagaimana kita, sebagaimana saya sebutkan di atas, telah keliru dalam memosisikan moral sebagai satu pijakan dalam membangun relasi, juga menyikapi banyak persoalan berdasarkan sudut pandang moralitas.

Sebagian besar kita seringkali abai dan juga bias ketika menjadikan basis moral dalam membangun relasi dan atau menyikapi setiap persoalan yang terjadi disekitar kita. Ada semacan bias yang sangat mencolok. Saya menyebutnya bias moralitas.

Baca Juga  Masa Depan Dunia Usai Wabah Covid-19: Barbarisme atau Sosialisme

Bias moralitas adalah sikap di mana seseorang tidak mampu membedakan mana yang disebut sikap individu dan sikap publik seseorang. Bagaimana ia harus mampu mendudukan persoalan sebagaimana adanya dan mestinya dalam bersikap ketika menyaksikan fenomena yang terjadi, khususnya mengenai perbuatan-perbuatan orang lain di sekitarnya.

Sebagai individu, seseorang bisa saja memiliki pembawaan yang baik, dermawan dan memiliki sisi kemanusiaan yang tinggi. Namun, pada saat yang sama, ketika seseorang itu di ruang publik, atau mungkin juga menjadi pejabat publik, yang karena ruang publik, dan atau jabatan publik itu diikat oleh seperangkat aturan (tertulis maupun tidak) yang menjadi landasan etika publik atau jabatan publik, maka bisa jadi antara moralitas individu dan publiknya tidak sejalan.

Sebagai contoh. Jika kita mengajukan pertanyaan umum yang berbasis pada moralitas: apakah Soeharto adalah orang yang baik? Jawabannya akan sangat beragam.

Orang yang berada dekat dengan beliau, yang setiap saat menikmati kebaikannya, dan selalu meneriman hasil sesuatu dari sifat kedermawanannya tentu saja akan mengatakan bahwa ia orang baik. Dan tentu saja, untuk sifat dermawan semacam itu, kita harus mengatakan Soeharto orang baik. Karena pada banyak kesempatan beliau memang banyak membantu orang lain.

Namun, ada juga jawaban yang mengatakan bahwa Soeharto adalah orang jahat. Beliau diktator, otoriter dan zalim. Ia membungkam kebebasan berbicara. Memenjarakan banyak orang yang kritis. Bahkan lewat sikap-sikapnya yang diktator dan otoriter, banyak orang yang di bunuh. Maka untuk kenyataan ini, kita tentu saja harus menyatakan bahwa Soeharto adalah orang jahat, diktator dan zalim.

Pertanyaannya, mengapa individu Soeharto dapat muncul dua penilaian berbeda padahal pertanyaan yang diajukan sama? Hal itu karena dalam melakukan penilaian, sebagian kita sedang terjebak pada apa yang saya sebut di atas sebagai bias moralitas.

Soeharto sebagai seorang individu mungkin saja adalah orang yang baik. Tapi ia sebagai Presiden, tokoh politik, pejabat publik adalah orang jahat. Karena banyak sekali kebijakannya yang mengakibatkan kerugian, penderitaan bagi banyak orang, khususnya pihak-pihak yang memerjuangkan demokrasi yang selama 32 Tahun ia ‘bunuh’.

Baca Juga  Kakankemenag SBB Lantik 9 ASN Jabatan Fungsional

Dengan kata lain, moralitas individu tidak selamanya inhaeren dengan moralitas publiknya. Artinya, ketika seseorang, termasuk pejabat publik, melakukan perbuatan-perbuatan korup, yang tentu saja telah dianggap sebagai sikap yang tak baik, tidak bisa dikesampingkan hanya karena secara individu moralitas seseorang itu baik. Sebab sebagai pejabat publik, maka ia terikat pada moralitas publik.

Moralitas publik adalah moralitas yang kompleks dan tak ada hubungannya dengan penilaian subjektif. Moralitas publik berpijak pada nilai-nilai publik. Sederhananya, moralitas publik menjadi kewajiban publik karena telah di atur secara kompleks dalam peraturan yang ditetapkan.

Pada konteks zaman saat ini, ketika arus digitalisasi memainkan peran penting dalam setiap perubahan sosial, maka informasi privat dan publik menjadi bercampur dan sulit dipisahkan. Akhirnya bias-bias moralitas itu kian kali terjadi.

Sebagian besar orang menjadi sulit membedakan antara wilayah individu dan urusan publik, semakin menjadikan ruang publik kita menjadi laga saling baku hantam dengan pendekatan yang saling bertentangan. Akhirnya pula, sebagian kita sulit menemukan preferensi yang tepat untuk bagaimana bersikap sesuai dengan posisi dan porsinya yang semestinya.

Dalam konteks Maluku, kita dapat mengambil banyak contoh bagaimana bias moralitas begitu tampil secara gamblang. Mulai dari penilaian sebagian orang terhadap Gubernur yang dikatakan sebagai orang yang sangat baik, ikhlas dan berdedikasi tinggi dalam membangun Maluku, hingga sikap publik kota Ambon yang beragam terkait kasus gratifikasi Walikota Ambon, yang saat ini telah menjadi tersangka oleh KPK.

Pada wilayah moralitas individu, mungkin kita akan menilai Murad Ismail dan Richad Louhenapessy adalah orang yang baik. Sebagaimana tidak sedikit orang yang selalu mengatakan mereka berdua, dan juga banyak pejabat publik lainnya sebagaimana orang baik.

Namun sebagai Gubernur dan Walikota, yang merupakan jabatan publik, maka bisa jadi mereka berdua adalah orang yang tidak terlalu baik seperti dikatakan sebagian orang itu.

Baca Juga  PPKM Diperpanjang, ini Kata Warga Kota Ambon

Buktinya Murad Ismail sebagai Gubernur, dalam banyak sikap publiknya, seringkali menampilkan perilaku yang justru berlawanan dari kehendak publik. Seperti memaki-maki, menganjurkan masyarakat memukul mahasiswa, mengatakan covid 19 tak akan sampai ke Maluku, padahal faktanya sampai, dan berbagai sikap publiknya yang sangat kontraproduktif, telah mengafirmasi moralitas publiknya yang tak bermoral. Begitu juga Walikota Ambon.

Jika sebagai pejabat publik ia adalah orang yang baik, maka mustahil ia akan menerima gratifikasi (suap terselubung), padahal perilaku itu melanggar norma-norma jabatan publiknya.

Artinya, sebagian orang yang mati-matian membela pejabat publik atas kesalayan publik dengan berdasar pada moralitas individu, adalah mereka yang sedang bias dalam memahami dan mendudukkan mana moralitas individu dan moralitas publik. Dengan kata lain, saya ingin menyatakan bahwa kita harus memahami dengan baik bahwa setiap pejabat publik terikat oleh moralitas publik.

Oleh karena itu maka setiap kritik terhadap mereka adalah bentuk sikap publik, dan sekaligus konsekuensi logis karena jabatan publik yang mereka duduki itu adalah milik publik, dan bukan milik individu atau kelompok tertentu. Karena mereka semua digaji dan diberikan fasilitas yang cukup adalah dari pajak yang dibayar oleh masyarakat, dan bukan hanya oleh individu atau kelompok tertentu. Maka merupakan hak publik untuk selalu bersikap kritis secara publik jika memang sikap publik pejabat publik bertentang dengan keinginan atau rasionalitas publik.

Prinsip ini bersifat dan berlaku umum. Ia bisa diterapkan dalam berbagai hal, mulai dari relasi sosial, juga relasi struktural politik dan kebudayaan yang seharusnya tumbuh dan berkembang berdasarkan nilai-nilai moralitas publik yang bertumpu pada keadaban dan keluhuran secara publik pula. Untuk hal ini saya menyebutnya sebagai budaya publik. Mengenai budaya publik akan saya terangkan pada kesempatan yang lain. (*)

No More Posts Available.

No more pages to load.