Pelanggaran Netralitas ASN Banyak Terjadi di Maluku Utara

oleh -88 views
Link Banner

Porostimur.com | Jakarta: Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Edward Siregar mengemukakan aparatur sipil negara (ASN) di Maluku Utara (Malut), paling banyak melakukan pelanggaran netralitas dalam Pilkada Serentak 2020. Hingga tanggal 25 November 2020,pelanggaran ASN di provinsi tersebut mencapai 127 orang.

“Ada 140 temuan pelanggaran oleh Bawaslu. Kemudian 10 laporan dari masyarakat. Namun setelah diperiksa, ada 23 yang tidak masuk dalam pelanggaran. Sementara 127 yang masuk pelanggaran sudah diberikan rekomendasi ke Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di Provinsi Malut untuk diberikan tindakan,” kata Fritz di Jakarta, Jumat (27/11/2020).

Fritz menjelaskan provinsi kedua yang pelanggaran ASN paling banyak adalah Sulawesi Tenggara (Sultra). Ada 118 ASN yang melakukan pelanggaran netralitas di wilayah tersebut dan telah diberikan rekomendasi ke PPK untuk diberikan tindakan.

Baca Juga  Jimi Hendrix sampai John Lennon, Musisi Terkenal yang Memprediksi Kematian Mereka Sendiri

“Di Sultra, ada 104 temuan oleh Bawaslu. Kemudian 18 laporan dari masyarakat. Namun setelah diperiksa, ada 4 kasus bukan masuk pelanggaran,” ungkapnya.

Masuk urutan ketiga yakni Sulawesi Selatan (Sulsel). Di provinsi ini, ada 114 temuan Bawaslu dan 14 laporan dari masyarakat. Setelah diperiksa, ada 17 bukan masuk kategori pelanggaran dan 2 masih proses pemeriksaan di Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Sementara yang telah diberikan rekomendasi untuk dikenakan sanksi mencapai 109 ASN.

Provinsi lain yang juga banyak terjadi pelanggaran netralitas ASN adalah Nusa Tenggara Barat dengan 69 kasus, Sulawesi Tengah (66 kasus), Sulawesi Barat (52 kasus), dan NTT (51 kasus).

Fritz menambahkan hingga tanggal 25 November 2020, total sudah ada 990 temuan Bawaslu dan 119 laporan dari masyarakat. Dari jumlah tersebut, 96 bukan masuk pelanggaran dan 2 masih diproses di KASN.

“Totalnya sudah ada 1.011 yang telah diberikan rekomendasi kepada PPK untuk diberikan sanksi,” kata Fritz.

Baca Juga  Tulalessy: Anak-Anak Maluku di Jakarta adalah Aset untuk Membagun Maluku

(red/beritasatu)