Pelantikan Tujuh Kepala OPD di Kota Ternate Tunggu Rekomendasi KASN

oleh -79 views
Link Banner

Porostimur.com, Ambon – Nama-nama pejabat yang lolos proses lelang 7 jabatan Esalon II di pemerintahan Kota Ternate, Maluku Utara, telah diusulkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pada Selasa (28/12/2021) untuk dimintai rekomendasi.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Ternate, Samin Marsaoly, mengatakan proses pelantikan tujuh Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) tinggal menunggu rekomendasi dari KASN.

“Kami lagi menunggu rekomendasi dari KASN. Jadi ketika KASN sudah mengeluarkan rekomendasi, maka dalam waktu sesingkat mungkin kami menyerahkan ke Pak Wali Kota untuk menentukan satu nama dari tiga nama dari masing-masing tujuh OPD itu untuk dilakukan pelantikan,” ungkap Samin, Kamis (6/1/2022).

Sementara soal polemik posisi Sekretaris Dewan (Sekwan) Kota Ternate, Samin menegaskan proses lelang sudah sesuai dengan mekanisme.

“Proses lelang yang kami lakukan baik dari Sekretaris Dewan dan 6 OPD lain sudah sesuai mekanisme. Jadi setelah proses lelang oleh panitia seleksi (Pansel), barulah pansel rekomendasikan tiga nama ke walikota,” jelasnya.

Baca Juga  KAHMI: Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Khianati Demokrasi

Samin bilang, untuk menjaga legalitas dan norma formal dari proses lelang, walikota kemudian melaporkan hasil lelang ke KASN setelah menerima usulan nama yang disampaikan oleh Pansel.

“Karena saat awal membuka lelang walikota juga meminta izin ke KASN, jadi setelah selesai lelang walikita juga melaporkan hasil lelang ke KASN. Baru lah KASN melihat lagi, jika sudah sesuai tentu KASN langsung mengeluarkan rekomendasi,” ungkap Samin.

Disitat dari tandaseru.com, Samin menyampaikan dari rekomendasi KASN itulah kemudian walikota menentukan salah satu nama untuk dilantik menjadi pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Khusus untuk Sekretaris Dewan, mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN serta PP 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah yang berbunyi khusus untuk Sekwan dikonsultasikan kepada pimpinan DPRD dan meminta persetujuan. Jadi di PP 18 meminta persetujuan, sementara PP 11 itu berkonsultasi. Sebagaimana surat dari KASN terkait dengan pelaksanaan lelang, di situ jelas mengatakan bahwa khusus untuk sekwan, mengacu pada peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017,” tegas Samin.

Baca Juga  Dewa Budjana Luncurkan Single Terbaru “Kmalasana”

Jadi bukan berarti DPRD menentukan orang baru lelang tidak, tapi dari hasil lelang dan dari tiga besar itu baru dikonsultasikan ke pimpinan DPRD sebelum Wali Kota menetapkan. Untuk itu, setelah kami terima rekomendasi dari KASN, baru kami konsultasikan ke pimpinan DPRD agar pelantikan dilakukan serentak,” pungkasnya.

Sekadar diketahui, jabatan yang dilelang yakni Kepala Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan, Badan Pengelolaan Pendapatan dan Retribusi Daerah (BP2RD), Dinas Pariwisata, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), serta Sekretaris Dewan (Sekwan). Kkk(red/tac)

No More Posts Available.

No more pages to load.