Pembayaran Insentif Dokter RSUD Haulussy Ambon Terkendala Program Aplikasi

oleh -182 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Tim I Bidang Pengawasan Tugas Covid-19 DPRD Provinsi Maluku melakukan rapat kerja pimpinan dan anggota dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku dan Direktur RSUD Haulussy Kudamati, dalam rangka membicarakan perkembangan hak-hak tenaga medis tahun 2020, Rabu (27/1/2021).

Usai rapat, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, dr. Meikyal Pontoh menjelaskan bahwa rapat tadi membicarakan tentang insentif para dokter yang ada di rumah sakit Haulussy.

“Dan memang saat ini kan sudah dibayarkan sampai Agustus, sementara September sampai Desember itu ada perubahan pengajuan. Yang tadinya secara manual, tapi sekarang dilakukan dalam bentuk aplikasi,” ungkapnya.

“Ada beberapa kesulitan yang dirasakan oleh tenaga-tenaga yang melakukan menginput data, yaitu misalnya ada petugas kesehatan yang NPWP-nya salah akibat dari NIK yang bermasalah karena dalam satu sistem, sehingga sistem itu menolak ketika diinput masuk ke dalam aplikasi. Itu salah satu yang menyebabkan agak terhambat,” tambahnya

Link Banner

Saat ditanya tentang nilai nominal yang di dapat, Pontoh bilang begini, “Tergantung dari berapa banyak tugas. jadi itu ada perhitungannya memang,” jawab Pontoh.

Baca Juga  Besok PKS Terbitkan SK untuk Usman-Bassam

Pontoh menambahkan, hanya Rumah Sakit Haulusy, kemudian yang melayani COVID. RS Haulussy dan RS Tulehu, tapi RS Tulehu tidak ada masalah karena sudah dibayarkan. Ia juga menjelaskan, semakin banyak pasien maka semakin banyak tenaga kesehatan yang terlibat, dan tentunya yang di bayar ialah yang bertugas.

Selain penjelasan terkait rapat tersebut, Kadis yang bersuara lembut ini juga menjelaskan terkait kapan tepatnya masyarakat akan divaksinasi.

“Sekarang ini memang masih tenaga kesehatan dulu, nanti kalau tenaga kesehatan sudah selesai, ditargetkan itu sampai Februari akhir tenaga kesehatan selesai. Nah, kemudian kita berpindah ke pelayanan publik dulu misalnya, polisi, tentara, kemudian masyarakat yang melakukan pelayanan publik seperti pedagang di pasar, tokoh agama, tokoh masyarakat, sampai nanti setelah itu baru di masyarakat,” ungkapnya. (valen)