Pemda Akan Naikkan Tarif PBB, Bapemperda DPRD Kepulauan Sula Belum Tahu

oleh -36 views
Link Banner

Porostimur.com | Sanana: Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, berencana menaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai langkah untuk menaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), Idham Buamona, mengaku Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah yang di miliki dlaerah saat ini masih terlalu rendah karena masih berpatokan dengan NJOP tahun-tahun sebelumnya.

“Jadi di tahun ini kami siapkan draf putusan bupati terkait dengan perubahan NJOP terkait kenaikan PBB,” jelas Idham, Selasa (26/1/2021).

Idham bilang, tarif yang disiapkan Pemda paling rendah Rp.15.000. Selanjutnya disesuiakan dengan luas tanah dan bangunan yang dimiliki oleh wajib pajak karena pemberlakukan tarif minimal PBB ini tidak ada lagi yang namanya PBB di bawah harga Rp.5000 maupun berfariasi.

Idham juga bilang, hal ini masih bersifat sementara, karena standar nilai terendah PBB tergantung persetujuan bupati, berapa ninai terendah per tahun. Bahkan nilainya bisa naik dari itu, sesuai luas dan besarnya bangunan atau lahan yang di miliki.

Baca Juga  Usman-Bassam Disambut Meriah Masyarakat Halsel di Bandara Usman Sadik Labuha

“BPPRD akan membentuk sistem pemberlakukan tarif minimal PBB degan cara penilaian individu bagi objek bangunan yang potensial sesuai dengan kondisi saat ini. Bangunan tersebut sudah tidak lagi dalam hitungan biasa, tapi kita sudah pakai perhitungan individu,” ujarnya.

Menurut Idham, sistem pembayaran pajak akan berbeda antara bangunan biasa dan bangunan tidak biasa atau bangunan yang tidak berada jalan utama dan bangunan yang berada di jalan utama.

Kadir Sapsuha: Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Kepulauan Sula

Menanggapi hal itu, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Kepulauan Sula, Kadir Sapsuha, mengatakan, Bapemperda belum menerima draf rencana kenaikan PBB dari Pemda Kepsul melalui BPPRD.

“Informasi yang pak Idham sampaikan waktu itu bahwa, draf perubahan kenaikan tarif PBB itu sudah masuk tapi kami di Bapemperda belum menerimanya, entah mungkin baru sampai di unsur pimpinan” kata Kadir, Selasa (26/1/2021).

Baca Juga  Lawan Corona, Brimob Maluku Kembali Semprotakan Cairan Disinfektan

Kalaupun sudah ada di bapemperda, lanjut Kadir, Bapemperda akan melakukan pembahasan internal walupun belum sampai ke tahap pembahasan bersama.

“Jadi terus terang, sejauh ini kami dari Bapemperda belum mengetahui soal perubahan draf kenaikan tarif PBB itu,” ungkapnya.

Kadir malah pertanyakan, dasar hukum dari rencana kenaikan tarif PBB tersebut merujuk pada Undang-Undang (UU) nomor berapa dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor berapa.

“Dan kalau mau buat sebuah peraturan, baik itu PP maupun Perda, itu kita lihat dari situasi dan kondisi. Kalau memang kondisi tidak memungkinkan kenapa kita harus buru-buru seperti itu,” tuturnya.

Kadir menjelaskan, tahapan yang dilalui dalam pembahasan peraturan, berupa PERDA tidak serta merta dilakukan pengesahan atau diperdakan, sebab ada mekanismenya.

Baca Juga  Denny Palar Maju Cabup Halbar, Rekom Hanura Bakal Dievaluasi

“Kami akan setuju kanikan tarif PBB itu, tapi setelah kami dari Bapemperda mengkaji dulu pasal per pasal dan apabila pasal-pasal tersebut dapat menguntungkan kita samua maka kami pun setujui kenaikan PBB ini,” kata Sapsuha.

“Akan tetapi apabila perlu dilakukan perubahan, ya nanti kita lakukan perubahan pada saat rapat internal Bapemperda, kemudian kita rapat bersama untuk membahasa pasal demi pasal,” tutupnya. (red)

kata Senin (25/1/2021).