Pemdes Morekau Diduga Banyak Salah Gunakan Anggaran, Kakisina Minta Kejari dan Polres SBB Bertindak

oleh -79 views
Link Banner

Porostimur.com, Piru – Pemerintah Desa Morekau, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dinilai tidak terbuka tentang informasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Tahun Anggaran (TA) 2018, 2019 dan 2020 sehingga masyarakat tidak mengetahui informasi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Hal ini dikatakan tokoh pemuda Seram Barat, Mario Kakisina metallic keterangan tertulisnya kepada jurnalis porostimur.com, Kamis (6/1/2022).

Menurut Kakisina, salah satu indikasi dari tidak terbukanya informasi Pemerintah Desa Morekau itu adalah informasi tentang pembangunan kantor desa senilai Rp. 80.395.207 yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD). Namun hingga saat ini belum juga rampung. Akibatnya, pemerintah desa masih numpang pada gedung pintar desa.

Tidak hanya itu, pembangunan sarana dan prasarana olahraga senilai Rp. 28.741.750 dari ADD tidak direalisasikan, sementara program tersebut sudah dianggarkan.

“Lapangan bola voli yang ada di desa bukan dibangun dengan dana ADD. Tetapi, dibangun oleh Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Pattimura (Unpatti),” kata Kakisina.

Baca Juga  Sambut Natal & Tahun Baru, Polres Buru Bagikan Sembako kepada Warga Kurang Mampu

“Sementara anggaran yang bersumber dari Dana Desa (DD) yang dialokasikan untuk pengadaan atau pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur desa senilai Rp. 24.380.000 hingga kini tidak ada pengadaan dan diduga fiktif,” sambungnya.

Masyarakat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan air bersih.

Politisi muda Partai Golkar Maluku ini juga menyebut warga di desa itu kesulitan air bersih karena sumber air bersih hanya ada dua sumber, yaitu sumber air bersih Tenaga Gravitasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku Tahun 2013 dan sumber air bersih tenaga surya yang bukan dibangun dari ADD maupun DD. Parahnya, kerusakan pada pipa air tenaga gravitasi ditanggulangi dan diperbaiki oleh masyarakat.

Mario juga menyinggung kegiatan pengembangan kelompok tani senilai Rp. 192.309.725 dari DD, tidak dilaksanakan. Yang ada masyarakat hanya diinstruksikan menanam 100 anakan pohon pisang dengan biaya sebesar Rp. 1.000.000. Sedangkan kegiatan pelayanan pendidikan, kebudayaan, kesehatan dan keagamaan senilai Rp. 43.200.000 yang bersumber dari (ADD) diduga fiktif, tidak ada hasil dari kegiatan tersebut.

Baca Juga  BPBD Kepulauan Sula Salurkan Bantuan Pemprov Malut kepada Korban Banjir di Pulau Mangole

Kasus lain yang ikut disorot Kakisina adalah soal penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), pembayaran honor, pakaian dan lain-lain senilai Rp. 12.000.000 dari ADD dan pembangunan rehabilitasi peningkatan pengadaan sarana dan prasarana alat peraga senilai Rp. 29.500.000 dari DD yang diduga fiktif karena pihak sekolah tidak pernah menerima dana dimaksud.

Selain itu, pengadaan pemeliharaan penerangan lingkungan pemukiman senilai Rp. 302.000.000 berupa sepuluh buah paket lampu tenaga surya dengan harga per paket Rp. 30.000.000 tidak dikerjakan secara swakelola oleh masyarakat. Diduga, hal tersebut adalah dana aspirasi dari salah satu anggota DPR kabupaten ataupun bantuan pemerintah kabupaten. Dan pembangunan rehabilitasi pagar desa senilai Rp. 100.674.721 tidak ditemukan pembangunan fisik di lapangan.

Kakisina menduga penyampaian laporan penggunaan Dana Desa (DD) sejak akhir Tahun Anggaran (TA) 2018, 2019 dan 2020, tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Seperti kegiatan peningkatan kapasitas aparatur desa senilai Rp. 53.000.000, studi tour yang tidak tertanggung jawab, tidak ada laporan evaluasi, tidak terlihat dampak dari peningkatan kapasitas aparatur desa, kegiatan pendukung perayaan hari ulang tahun desa yang terealisasi sebesar Rp. 7.000.000 dari ADD namun tidak ada perayaan ulang tahun desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa pada tahun 2018.

Baca Juga  Daftar Harga Bahan Pokok untuk Wilayah Maluku Utara Hari ini

“Selain itu, kegiatan pembangunan sarana dan prasarana fisik sosial senilai Rp. 49.015.494,00 dari DD tidak ada pembangunan gedung organisasi sosial yang dimaksud, yang ada hanya kegiatan penampungan batu pondasi di lokasi pembangunan di samping Gedung Balai Desa Morekau,” tukasnya.

Atas banyaknya indikasi penyalah gunaan anggaran tersebut, Kakisina meminta pihak Kejaksaan dan Kepolisian setempat untuk mengambil langkah-langkah hukum sesuai peraturan perundangan yang berlaku. (Akib)

No More Posts Available.

No more pages to load.