Pemerintah Beri Tenaga Honorer Dua Opsi

Porostimur.com | Jakarta: Pemerintah akan menghapus 300 ribu lebih tenaga honorer yang bekerja di berbagai instansi, baik pusat maupun daerah.

Karena itu, tenaga honorer diberi dua opsi, yakni mengikuti tes CPNS atau seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Sebagaimana diketahui, pada 2005, pemerintah pernah mengeluarkan PP No 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS.

Dengan PP tersebut, pejabat pembina kepegawaian dilarang mengangkat tenaga honorer. ”Sejak 2005, pemerintah telah melarang perekrutan tenaga honorer.

Karena itu, saat ini tidak ada yang mendata tenaga honorer,” tandas Plt Kepala Biro Humas BKN Paryono, Rabu (22/1).

Menurutnya, jika masih ada honorer kemungkinannya, mereka mengikuti seleksi CPNS dan PPPK jika syaratnya memenuhi. Meski begitu, selama ini honorer dihadapkan pada masalah usia. Lantaran, ada dari mereka yang mengabdikan diri puluhan tahun.

Terkait hal itu, Paryono belum bisa memberikan keterangan lantaran belum ada kebijakan khusus.

”Iya, memang belum ada bentuk kebijakan pemerintah untuk honorer ini karena dari awal pemerintah sudah mengingatkan untuk tidak mengangkat tenaga honorer,” terangnya.

BKN pun mengungkapkan biang kerok banyaknya tenaga honorer dan lainnya di pemerintahan adalah karena banyak pejabat pembina kepegawaian (PPK) yang melanggar aturan.

”Sebenarnya larangan ini yang tidak dipatuhi oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat maupun daerah,” kata Paryono.

Belum Mengakomodasi

Pemerintah sudah mengangkat tenaga honorer sejak 2005, namun hal tersebut belum bisa mengakomodasi seluruh tenaga honorer. Hingga saat ini sisa jumlah tenaga honorer yang ada di pusat dan daerah mencapai 300 ribuan orang.

Jumlah itu, dikatakan Paryono, belum termasuk dengan pegawai status tenaga kerja tetap dan pegawai tidak tetap yang tidak diatur oleh UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Paryono pun menyayangkan masih banyak instansi pusat dan daerah yang merekrut tenaga honorer dengan alasan kekurangan sumber daya manusia (SDM).

Menurut Paryono, pemerintah sudah melaksanakan rencana penghapusan tenaga honorer melalui PPPK yang dibuka pada 2019.

Pada saat itu terdapat 50 ribu yang berhasil diangkat. Prosesnya pengangkatannya pun tinggal menunggu Perpres.

Untuk tahun ini, Paryono mengaku belum mengetahui kapan jadwal pemerintah akan membuka formasi CPNS dan PPPK tahun 2020.

”Kita tunggu ada nggak formasi 2020 kalau ada kan bisa daftar, kan yang PPPK formasi tahun lalu, dan tahun ini kemungkinan juga akan ada,” kata Paryono. (red/rtm)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: