Pemerintah Gagap Saat COVID-19 Datang, Laboratorium Hanya Ada Satu

oleh -79 views
Link Banner

Porostimur.com | Jakarta: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengisahkan bagaimana kinerjanya saat awal munculnya COVID-19 di Indonesia.

Doni mengakui Indonesia cukup gagap pada masa awal pandemi COVID-19, misalnya dalam hal ketersediaan laboratorium yang bisa menguji spesimen COVID-19. Saat itu, hanya ada satu laboratorium yang tersedia.

“Hanya ada laboratorium Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan. Spesimen dari Papua pun harus diperiksa di sana. Akhirnya jumlah laboratorium bertambah empat, ditambah dari Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, dan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman,” kata Doni dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR, Selasa, (23/6/2020).

Kini sudah ada lebih dari 200 laboratorium yang bisa memeriksa spesimen COVID-19, meskipun Doni mengakui sebarannya belum merata di seluruh Indonesia.

Link Banner

“Saat ini rata-rata spesimen yang diperiksa per hari mencapai lebih 20 ribu spesimen yang diikuti dengan jumlah penambahan kasus yang menunjukkan masih ada penularan di masyarakat,” katanya.

Baca Juga  Walikota Tikep Langsung Jalani Perawatan di Ruang Isolasi RSUD Chasan Boesoirie Ternate

Selain itu, lanjut Doni pihaknya saat itu juga tidak memiliki pakar epidemiologi yang menguasai kepakaran dalam menangani pandemi COVID-19 sebagai bentuk bencana non alam.

“Kami (BNPB) hanya punya satu dokter, itu pun dokter umum. Karena itu, kami mengumpulkan para pakar, termasuk pakar epidemiologi yang saat ini diketuai Prof Wiku Adisasmito,” tuturnya.

Doni mengatakan setelah dia ditunjuk untuk mengetuai Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 segera mengumpulkan para pakar dan berkoordinasi dengan berbagai pihak, terutama Kementerian Kesehatan.

Karena itu, Doni mengatakan kampanye pencegahan penularan COVID-19 harus dilakukan terus menerus dengan melibatkan pemerintah daerah menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti masyarakat.

“Kami mengajak pemerintah daerah untuk menggunakan bahasa lokal, terutama bahasa daerah dalam berkampanye. Tidak semua masyarakat mengerti social distancing, physical distancing, apalagi new normal,” katanya. (red/rtm/ljc)