Pemerintah Kota Tual dan Malra Dinilai Buat Panik Masyarakat

oleh -652 views
Link Banner

Porostimur.com | Tual: Koordinator FL2MI Maluku Fakaubun Hamid mengatakan dirinya menilai kedua pemerintah yaitu Kota Tual dan Maluku Tenggara terlalu lebay dalam penanganan dan pencegahan wabah COVID-19.

“Menurut informasi yang saya baca dari salah satu Media Online, bahwa Pemerintah Kota Tual dan Pemerintah Daerah Maluku Tenggara sudah menyediakan tempat untuk karantina para penumpang kapal maupun pesawat,”Kata Fakaubun kepada media porostimur.com via telepon Seluler, Senin (30/3/2020).

Fakaubun menjelaskan Pemerintah Kota Tual baru menyiapkan tujuh (7) buah kamar untuk penumpang kapal dan pesawat. Sementara itu, penumpang kapal dan pesawat tujuan Kota Tual tidak pernah di identifikasi oleh petugas kesehatan dan anehnya penumpang Kota Tual yang datang kesana berjumlah ratusan orang, kenapa baru menyediakan tujuh (7) buah kamar untuk isolasi covid-19.

“Pemerintah Kota Tual dan Pemerintah Maluku Tenggara harus berkaca dari Pemerintah Kota Ambon, bahwa salah satu pasien covid-19 telah dinyatakan terkonfirmasi atau positif Covid-19. Mereka tidak selebay dan seheboh Pemda Malra dan Pemkot Tual dalam penanganan Covid-19,”Jelas Fakaubun.

Fakaubun juga mengatakan semalam dia di pelabuhan Yos Sudarso Ambon, tapi tidak ada penumpang yang di karantina oleh pihak petugas kesehatan Pemkot Ambon.

Baca Juga  Tak Sekadar Sepakbola. Liverpool adalah Jalan Kiri di Inggris

Fakaubun menegaskan untuk Pemkot Tual dan Pemda Malra agar tidak takabur dalam mengkarantina masyarakat yang datang dari pesawat maupun kapal laut, hanya karena keterbatasan kamar dan jumlah logistik kebutuhan yang tidak jelas.

“Kalau ingin membuat suatu himbauan atau informasi kepada para penumpang, harus merampung semua data baru di publish khayalak umumnya. Jangan terkesan kebijakannya turun, terus tiba-tiba diumumkan kepada masyarakat. Karena hal tersebut dapat membuat masyarakat menjadi panik dan kegaduhan,”Ujar Fakaubun.

Fakaubun menyarankan agar Pemda Malra dan Pemkot Tual untuk menyiapkan tenaga medis di pelabuhan, agar dapat memeriksa dan mengidentifikasi setiap penumpang yang turun di pelabuhan. Kemudian membuat larangan kepada masyarakat yang masih ingin melanjutkan perjalanannya agar tetap berada di kapal, karena yang bisa turun ke pelabuhan Kota Tual hanya penumpang bertujuan Kota Tual saja.

Baca Juga  Polda Maluku Utara dan Korem 152/Babullah Salurkan Ratusan Paket Sembako kepada Masyarakat

“Penumpang yang wajib di karantina, hanya penumpang yang memiliki gejala Covid-19 yaitu, Flu, batuk, kepala sakit, demam, sesak nafas. Jangan seperti kejadian beberapa pekan yang lalu, bahwa semua penumpang yang berada di kapal harus dikarantina,”Tegas Fakaubun.

Menurutnya, Kalau penumpang yang sehat dan luar daerah Maluku dapat memberikan informasi untuk melakukan karantina mandiri di rumah masing-masing selama 14 hari. Karena mereka tidak bisa digabungkan dengan para pasien yang sudah memiliki gejala Covid-19 dan di isolasi sebelumnya.

“Pemerintah Kabupaten dapat menghimbau kepada masyarakat agar menjaga kebersihan, menjauhi keramaian dan menjaga pola makan. Agar kita semua dijauhkan dari musibah dan wabah penyakit ini. Informasi ini harus diberikan kepada maayarakat sebelumnya aga memberikan kesejukan dan ketenangan, bukan kepanikan yang nanti menimbulkan mecemasan di tengah-tengah masyarakat,”Saran Fakaubun.

Baca Juga  Bukan Film "Planet of the Apes", 6 Ribu Monyet Ngamuk 'Serang' Kota Thailand, Warga Ketakutan Sembunyi di Rumah

Fakaubun mengungkapkan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual memiliki kekurangan kamar untuk karantina pasien Covid-19, bahan makanan dan juga tenaga medis.

Diharapkan Pemerintah Provinsi Maluku dalam hal ini Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Provinsi Maluku dapat melihat hal ini dan membantu Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual dalam keterbatasan APD yang ada saat ini. (ebot)