Pemerintah Pastikan Iuran BPJS Kesehatan Naik

oleh -49 views
<p>Ilustrasi Kartu BPJS Kesehatan. KONTAN/Muradi/2015/10/06</p>
Link Banner

@porostimur.com | Jakarta: Pemerintah sepakat menaikkan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan BPJS Kesehatan.

Kenaikkan iuran ini bentuk dari upaya pemerintah untuk menekan defisit anggaran BPJS Kesehatan yang selalu defisit.

Pada tahun lalu, BPJS Kesehatan mencatatkan defisit Rp19,41 triliun. Berdasarkan hasil audit BPKP, defisit itu ditalangi bantuan pemerintah senilai Rp10,29 triliun sehingga posisi gagal bayar mencapai Rp9,1 triliun.

Sedangkan selama 4 bulan pertama tahun ini, defisit BPJS Kesehatan menyentuh angka Rp3,7 triliun. Sementara dalam rapat bersama DPR beberapa waktu lalu, terungkap bahwa defisit yang mendera BPJS Kesehatan hingga akhir 2019 diperkirakan bisa tembus Rp23 triliun.

“Ini mungkin berarti dlm sistem jaminan kesehatan ini ada yang belum pas dari sisi sustainabilitas keuangannya, antara jumlah yang diterima dengan jumlah yang dikeluarkan,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani. Tahun ini, potensi defisit keuangan BPJS Kesehatan mencapai Rp 28 triliun.

Baca Juga  Fraksi Golkar Maluku Minta KPK Selidiki Anggaran Senilai Rp 700 Miliar Tanpa Proses Legislasi DPRD

Sri Mulyani Indrawati mengatakan, seharusnya pembayaran iuran didasarkan pada segmen penerima manfaat. Sehingga, antar golongan tidak sama satu sama lain termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri.

“Tadi, saya sampaikan keseimbangan antara berapa tarif yang harusnya dipungut untuk berbagai segmen masyarakat yang ikut BPJS, kan beda-beda. Ada yang kelompok 1,2,3 ada yang kelompok ASN, TNI, Polri, ada kelompok swasta yang dihitung berdasarkan Take Home Pay (THP) nya dan masy umum yang berassal dari penerima gaji upah non tetap itu,” jelasnya

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan telah dibahas dalam rapat internal bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan pada Senin (29/7).

Baca Juga  Silaturahmi, Danrem 151/Binaiya tatap muka dengan insan pers

“Pada prinsipnya, kami setuju. Namun, perlu pembahasan lebih lanjut” ujar JK, sapaan akrab Wapres, Selasa (30/7).

Meski sudah dipastikan bakal naik, namun pemerintah belum menentukan besaran kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Menurut JK, ada tim yang akan mengkaji besaran yang layak untuk iuran tersebut.

“Nanti dibahas oleh tim teknis dan akan dilaporkan pada rapat berikutnya,” kata JK.

Ia meyakini upaya tersebut mampu menekan defisit anggaran BPJS Kesehatan yang mencapai Rp 28 triliun.

“Itu yang disetujui kemarin, akan dikaji lagi jumlah-jumlahnya, cara-caranya, berapa besarnya iurannya. Tapi setuju naik, besarannya nanti dibahas,” tandasnya. (red)