Pemilik Lahan Palang Jalan Menuju Proyek Rumah Sakit, Kabag Pertanahan Bongkar Paksa Portal

oleh -179 views
Link Banner

Porostimur.com | Namlea: Pemerintah Kabupaten Buru membongkar paksa portal yang dipasang ahli waris almarhum Harun Wamnebo di jalan menuju proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (READ) Namlea.

Ahli waris yang tidak setuju pekerjaan proyek rumah sakit yang baru bangun oleh pemerintah daerah karena melewati lahan milik almarhum Harun Wamnebo.

Pemerintah Kabupaten Buru menilai pemasangan portal menghalangi aktifitas pengerjaan proyek, terutama kendaraan yang keluar masuk dari lokasi Proyek RSUD Namlea.

Portal yang telah dipasang sejak beberapa hari lalu ini akhirnya dibongkar paksa oleh anggota Satpol PP yang dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Pertanahan Kabupaten Buru, Arlon Soamole, SH.

Turut hadir kuasa hukum Pemda Buru, Muh Taib Warhangan SH MH, Kepala Satpol PP, Karim Wamnebo, Kabag Humas Umar Karepesina serta Abdi Barges yang mewakili Kabag Hukum Pemkab Buru.

Upaya bongkar paksa palang oleh pihak pemerintah ini sontak membuat pihak pemilik tanah geram. Mereka kemudian mendatangi rombongan dan mempertanyakan perihal aksi bongkar paksa yang dilakukan tanpa sepengetahuan mereka.

Baca Juga  Pemdes Guamadu Manfaatkan DD untuk Pencegahan Covid-19

Kedatangan Sofyan dkk dan kuasa hukumnya Ricky Ricardo di lokasi proyek RSUD Namlea kemudian menyulut debat panas dengan Kabag Pertanahan dan kuasa hukum Pemkab.

Kepada awak media, kuasa hukum Pemkab Buru, Muh Taib Warhangan, SH, MH, menjelaskan, dibukannya portal tersebut secara paksa karena dinilai telah menghalangi jalan umum yang dibangun pemerintah.

Beredar isu bahwa pemblokiran jalan yang dilakukan pemilik lahan disebabkan belum adanya proses pembayaran dari pemerintah daerah.

Taib Warhangan menjelaskan, terkait dengan tuntutan ganti rugi dari ahli waris, bahwa prosesnya tidak semudah itu langsung dibayar oleh Pemkab.

“Sampai sekarang masih dilakukan mediasi dan pemerintah juga punya dasar kepemilikan atas lahan tersebut,” jelas Taib.

Sedangkan Kabag Pertanahan, Arlon Soamole menambahkan, baik jalan hotmix maupun proyek RSUD Namlea dibangun di atas lahan Dusun Kayu Putih Walgrab. Lahan tersebut milik pemerintah Kabupaten Buru.

“Yang kita berdiri sekarang ini di atas lahan Ketel Walgrab milik Pemerintah Kabupaten Buru,” katanya.

Baca Juga  Bassam Kasuba Janji Buat Home Industri Hingga Datangkan Investor Luar Bangun Halsel

Arlon mengklaim Pemkab Buru sudah punya data hukum pemberian dari kabupaten induk Pemkab Maluku Tengah. Mereka juga punya foto udara yang menunjukan kalau lokasi jalan hotmix maupun proyek RSUD Namlea berada di areal Ketel Walgrab yang berbatasan dengan ketel Pohon Sagu.

Di sisi lain kepada wartawan, ahli waris Sofyan Wamnebo menegaskan, kalau jalan yang dipasang portal menuju lokasi proyek dan juga lahan di lokasi proyek berada di atas areal Dusun Kayu Putih Pohon Sagu, warisan orang tuanya, almarhum Harum Wamnebo.

Sofian mengaku, baik proyek RSUD Namlea dan terakhir jalan hotmix yang baru selesai dikerjakan, tanpa ada kata permisi apalagi sampai diberi ganti rugi kepada ahli waris.

“Dari hearing di Pemkab, lanjut di DPRD, juga di Polres Pulau Buru, pemerintah tidak bisa menunjukan alas haknya. Sementara kita saat hearing di DPRD suratnya sudah talamburang mulai dari yang namanya surat eugendom tahun 1930 sampai dengan Keputusan di Tingkat Peninjauan Kembali (PK) oleh Mahkamah Agung (MA), Pemkab juga tidak mengindahkan kita punya santun surat mulai dua tahun yang lalu, sampai dengan hari ini,” beber Sofyan.

Baca Juga  Jadwal Final Liga Champions Mundur 27 Juni karena Pandemi Corona

Dalam prosesnya, Sofyan dan kuasa hukumnya sudah hearing ke Pemkab, juga lintas Komisi di DPRD Buru. Hasilnya menyatakan pemerintah kabupaten harus menyelesaikan persoalan lahan ini.

Yang disesalkan Sofyan dan Ricky Ricardo, bahwa sampai hari ini pemerintah tidak melakukan itu. Justru sebaliknya menganggap keputusan DPRD bukan solusi dan bukan legitimasi menyelesaikan persoalan ini.

“Sampai hari ini ahli waris menuntut ganti rugi dan sikap baik dari Pemkab karena sudah melakukan kejahatan dalam pengrusakan, penyerobotan terhadap lahan kami,” jelas Sofyan.

Sofyan menambahkan, saat proyek rumah sakit ini mulai dibangun, Dirut RSUD, dr Helmy pernah menyurati kakaknya, Imran Wamnebo, anak tertua dari almarhum Harum Wamnebo guna meminta izin sambil menunggu pembayaran oleh pemerintah daerah. (ima)