Oleh: Abdul Mukti, Dosen Fisafat dan Pemikiran Islam
SALAH satu rekomendasi Rakernas V PDI-P menyatakan Pemilu 2024 adalah Pemilu terburuk sepanjang sejarah Pemilu di Indonesia.
Pernyataan ini bukan semata datang dari partai besar yang kebetulan kalah dalam ajang Pilpres 2024. Melainkan, tanda-tanda kerusakannya sudah terasa jauh sebelum pencoblosan pada 14 Februari 2024.
Paling terasa adalah perubahan aturan syarat capres-cawapres di Mahkamah Konstitusi secara kontroversial dan berujung pada dijatuhkannya sanksi etik kepada ketua Mahkamah Konstitusi oleh Majelis Kehormatan Mahkakah Konstitusi (MKMK).
Hal lain, seperti disinggung dalam rekomendasi Rakernas adalah soal netralitas TNI-Polri, aparat pemerintah, dan penggunaan program pemerintah untuk memobilisaasi kemenangan salah satu pasangan capres-cawapres.
Meskipun KPU telah menetapkan presiden terpilih 2002-2029 berdasarkan keputusan MK, peristiwa politik dan hukum pada ajang Pilpres 2024 akan tetap menjadi catatan sejarah perjalanan demokrasi yang menyedihkan.
Semua peristiwa itu, dalam sambutan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sebagai langkah mundur dari semangat reformasi.
Pada bagian lain, mereka yang memenangi ajang Pilpres, Pemilu 2024 dipandang sebagai bagian dari peristiwa demokrasi yang sah dan wajar.
