Pemkab nilai kejaksaan dan PN manokwari salah persepsi

oleh -102 views
Link Banner

@Porostimur.com | Manokwari : Salah persepsi menjadi dasar penilaian bagi pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari dalam memenuhi 2 kali panggilan menghadiri sidang gugatan malpraktek yang dilayangkan Pengadilan Negeri (PN) Manokwari.

Pasalnya, pihak Pemkab Manokwari merasa tidak pernah menerima surat kuasa atau pun surat panggilan dari pihak kejaksaan maupun PN Manokwari.

Hal ini dibenarkan kuasa hukum Pemkab Manokwari, Jimmy Ell,SH, saat berhasil dikonfirmasi wartawan, Sabtu (28/4).

Secara administrasi perdata, akunya, pihaknya tidak diperbolehkan untuk menghadiri gugatan tersebut.

Bahkan dengan tegas dikauinya pihaknya tidak pernah menandatangani surat panggilan.

Karena itu, pihaknya mempertanyakan kebijakan Majelis Sidang untuk membuka persidangan yang kenyataannya belum dihadiri pihak tergugat.

Baca Juga  Ternate Perpanjang Masa Belajar di Rumah

Meski demikian, akunya, sidang gugatan atas dugaan kasus malpraktek yang digelar di PN Manokwari itu mendapatkan pengawalan ketat Satuan Sabhara Poles Manokwari.

”Kalau dibilang Pemkab tidak kooperatif, rupanya keliru. Karena pada panggilan pertama, kami sebagai kuasa hukum belum menerima kuasa, sehingga secara administrasi, kami tidak mempunyai hak untuk mewakili Pemkab Manokwari di sidang. Sedangkan pada panggilan kedua, kita sebagai kuasa hukum tidak pernah menandatangani panggilan sidang, sehingga itu tidak dibenarkan oleh hukum acara perdata. Selain itu, kenapa Majelis harus membuka persidangan, sementara para pihak belum lengkap pada saat itu?” herannya.

Adanya tuntutan ganti rugi oleh pihak penggugat, jelasnya, sebelumnya pihaknya telah melakukan upaya komunikasi secara persuasif.

Baca Juga  Kini, Anda Bisa Cek Tekanan Darah Pakai Aplikasi Nursbox di Ponsel

Dimana, semata-mata untuk merasionalkan nilai tuntutan sebesar Rp 3 milyar, karena dinilai tidak sesuai dengan yang sebenarnya terjadi.

Untuk itu, tegasnya, pihaknya akan menyeret pihak penggugat dr. Agustin Hehanussa, ke perkara hukum pidana.

Menurutnya, dalam perkara pidana akan terbukti siapa yang melakukan dan siapa yang memberi perintah untuk melakukan.

Apalagi, ini dapat didukung dengan adanya beberapa bukti di lapangan yang saling berkaitan.

”Soal 3 milyar rupiah, sudah kami koordinasikan sebelumnya, karena tidak sesuai dengan naskah gugatan mereka, namun tidak direspon. Dan kami juga siap ketika penyidik menyatakan persoalan ini lengkap. Kita juga akan menyeret Ibu Agustin Hehanusa ke ranah hukum pidana juga. Karena secara hukum pidana berbicara tentang siapa yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, karna bukti di lapangan saling berkaitan. Jadi jangan sampai ada unsur kesengajaan dalam proses ini, sehingga mengesampingkan kliennya,” pungkasnya. (jefri)