Pemprov Harus Seriusi Pengusaha Pertambangan di Maluku

oleh -97 views
Link Banner

@Porostimur.com | Ambon : Kurang Fleksibelnya perijinan di Maluku, menyebabkan masih belum mampu berkembangnya dunia usaha, khususnya di bidang pertambangan.

Terlebih, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku sendiri yang memegang kewenangan atas perijinan dimaksud, sehingga atensi Pemprov sangat dibutuhkan untuk memecahkan masalah dimaksud.

Hal ini ditegaskan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Maluku, John Keliduan, saat berhasil dikonfirmasi wartawan, di Ambon, Rabu (23/10).

Beratnya tahapan yang harus dilalui dalam proses pertambangan, seperti eksplorasi hingga produksi, akunya, mengakibatkan bidang usaha yang satu ini membutuhkan perhatian dan perlakuan khusus dari Pemprov Maluku.

”Saya kira jika pengusaha di Maluku mendapat tempat yang baik, maka pendapatan asli daerah (PAD) akan membaik sesuai dengan keinginan Pemda. Namun pengusaha lokalan dipandang sebelah mata dan pengusaha luar diutamakan, maka dengan sendirinya pengusaha lokal kita tidak akan berkembang,” ujarnya.

Baca Juga  Warga Dua Desa Di Halbar Mendapat Paket Ramadhan Dari Kanwil Kemenag Malut

Porsi atau jatah pembangunan kepada putra-putri Maluku, jelasnya, yakni kepada mereka yang memiliki perusahaan berpredikatkan CNC.

Sehingga, perusahaan yang dimiliki putra-putri Maluku biasa mendapatkan jatah sebagaimana mestinya.

”Memberdayakan masyarakat Maluku di bidang pertambangan, saya kira Pemprov mesti serius melihat perusahaan yang dimiliki oleh putra-putri Maluku. Jangan hanya melirik perusahaan di luar daerah, apa lagi perusahaan asing, ini sangat riskan. Bagimana kita mau maju jika orang asing yang mengelola kekayaan alam kita?” herannya.

Menurutnya, jika orang asing yang melakukan eksplorasi hingga pengelolaan di bidang pertambangan, maka keberadaan anal daerah dalam pekerjaan dimaksud bisa diprediksi sangat minim.

Pasalnya, orang asing akan lebih melirik pada tenaga kerja mereka sendiri.

Lain halnya jika eksplorasi dan pengelolaan ditangani pengusaha lokal, tegasnya, bisa dipastikan akan lebih memahami daerahanya sendiri.

Baca Juga  AJI Indonesia Sesali Adanya Doxing Terhadap Jurnalis Victor Mambor Terkait Papua

”Bagimana kita mau menbangun daerah kita kalau tambang kita dikelola pihak pengusaha asing? Tetapi jika pertambangan itu dikelola langsung oleh pengusaha asal daerah kita, maka paling tidak banyak pekerja dari Maluku” tegasnya.

Untuk itu, jelasnya, Pemprov Maluku diharapkan dapat menyeragamkan kesepakatan, dengan cara mengundang seluruh pengusaha Maluku yang begitu banyak sukses di luar Maluku untuk berada pada satu meja guna mendapat suatu kesepakatan memajukan seluruh pengusaha Maluku di bidang pertambangan maupun bidang lain.

Bahkan, terangnya, langkah ini bisa mengangkat derajat pengusaha lokall lebih maju dan setara dengan pengusaha di daerah lain, bahkan bisa menembus ketingkat nasional.

”Pengusaha asala Maluku ada di seluruh wilayah di Indonesia, tetapi tidak pernah diundang guna membicarakan mau dikemanakan Maluku ini kedepan sehingga lebih baik,” timpalnya.

Ditambahkannya, kemudahan perijinan maupun Amdal, merupakan salah satu langkah yang harus ditempuh Pemprov Maluku jika ingin mengembangkan bidang pertambangan di Maluku.

Baca Juga  Peringati Hari Juang Kartika, Batalyon Infanteri RK 732/Banau Gelar Turnamen Sepabola

”Dengan adanya rapat koordinasi yang dilakukan Dirjen ESDM yang dihadiri oleh Komisi VII DPR RI Merci Barends dan juga dari pihak DPRD Provinsi Maluku dan Pemprov sendiri, dapat memberikan kemudahan bagi para perusahaan pertambangan dari sisi perijinan amdal. Jika itu dipersulit, maka kedepan Maluku akan seperti ini terus. Saya juga meminta dan berharap kepada Pak Wakil Gubernur Bapak Abas Orno, untuk dapat sesegera mungkin memanggil seluruh pengusaha terbaik Maluku yang di luar daerah untuk kembali berinfestasi di Maluku dan memajukan Maluku di bidang pertambangan maupun jenis usaha lain, guna melihat Maluku lebih maju di kancah nasional,” pungkasnya. (keket)