Pemprov Maluku Dinilai Lemah Serap Anggaran

oleh -66 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Akibat sebagian program dan kegiatan tidak terealisasi bahkan ada yang masih di bawah target, Pemerintah Provinsi Maluku dinilai belum sepenuhnya memaksimalkan penyerapan anggaran belanja.

Pernyataan ini disampaikan oleh Bendahara F-PKS DPRD Maluku, Rostina, Ahad 20 September kemarin. Menurutnya, program dan kegiatan serta alokasi belanja yang direalisasikan belum mampu mencapai tujuan utama.

“Belum mencapai tujuan utama yakni guna meningkatkan kesejahteraan rakyat secara efektif,” katanya melansir maluku.id.news. Senin (21/9/2020)

Menurunnya, kondisi ini dapat dilihat pada Dinas Kesehatan Maluku, dimana realisasi belanjanya sebesar 88,29 persen, Dinas PUPR 87,67 persen, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 69,61 persen, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 83,45 persen serta Dinas Lingkungan Hidup 81,03 persen.

Sama halnya dengan realisasi belanja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 87,99 persen, Dishub 24,24 persen, Diskominfo 87,05 persen, Diskop dan UKM 89,95 persen, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 71,30 persen, Dispora 89,51 persen dan Dishut 82,85 persen.

Baca Juga  Qodari Paparkan Potensi Ledakan Covid-19 dari Pilkada

“Bila penyerapan anggaran tidak maksimal tentunya berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat dan angka kemiskinan penduduk juga bisa bertambah,” katanya.

Pada 2019, tercatat persentase penduduk miskin mencapai 17,65 persen. Meski pun terjadi penurunan dibanding tahun 2018 sebesar 17,85 persen, namun tidaklah signifikan.

Dia menambahkan, dimensi lain yang perlu diperhatikan untuk masalah kemiskinan yaitu tingkat kedalaman dan keterparahan. Selain memperkecil jumlah penduduk miskin, penanggulangan yang dilakukan pemda harus berimplikasi dalam mengurangi tingkat keparahan dan kedalaman kemiskinan.

Dia menambahkan, belanja pegawai masih didominasi dalam belanja daerah yang tertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2019 serta diikuti belanja barang dan jasa maupun hibah.

“Belanja barang dan jasa mengindikasikan kalau tingkat efisiensi terhadap kebutuhan di lingkup pemprov masih sangat rendah. Strategi ini harus diubah pada tahun-tahun mendatang,” kata Rostina. (red/maluku.inews)