Pemprov Maluku Utara Bebaskan Denda PKB dan BBNKB

oleh -586 views
Link Banner

Porostimur.com | Ternate: Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) membebaskan denda pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Langkah ini diambil pemerintah provinsi karena sebagian warga bahkan kesulitan memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari apalagi harus membayar pajak dan angsuran kredit dalam masa darurat Covid-19.

Kepala BPKAD Bambang Hermawan kepada media pers di Ternate mengatakan, pembebasan denda tersebut mencakup denda di tahun sebelumnya, maupun ditahun berkenaan.

“Semua kita bebaskan dan ditanggung oleh pemprov,” ujar Bambang Hermawan, Jumat (3/4/2020) 

Bambang bilang, kebijakan ini dilakukan guna mengurangi beban masyarakat yang diminta agar tetap di rumah sehingga memutus mata rantai penyebaran virus Corona.

“Sudah disuruh dirumah kemudian dikenai denda berarti bertentangan,” ujar Mantan Pj Sekprov Maluku Utara ini.

Baca Juga  Peduli Kemanusiaan Ditengah COVID-19, DKP Malut Bersama PPN Ternate Bagikan Sembako

Sekedar diketahui, untuk membebaskan denda pajak kendaraan di 10 kabupaten/kota, anggaran yang harus ditanggung Pemprov berkisar Rp.16 miliar.

Meski begitu menurut Bambang Hermawan, yang lebih penting saat ini adalah masyarakat tetap di rumah dan tetap menjaga jarak (Physical Distancing).

“Jadi masyarakat tidak perlu lagi berfikir membayar denda pajak, semua ditanggung pemerintah,” ujarnya.

Selain belanja tidak langsung (pembebasan denda), Pemprov Maluku Utara juga tengah menyiapkan sekitar 148 miliar anggaran belanja langsung untuk penanganan Covid-19. (red/rtm)