Pemprov Sampaikan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020

oleh -46 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku dalam rapat paripurna.

Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Maluku, Melkianus Sairdekut, yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Maluku, Kamis (22/7/2021).

Dalam sambutannya Sairdekut mengatakan, penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020 ini dimaksudkan untuk mengevaluasi sejauh mana kinerja Pemprov di tahun 2020.

Sementara itu Gubernur Maluku, Murad Ismail dalam sambutannya secara virtual mengatakan, bahwa laporan Pemerintah Provinsi Maluku tahun anggaran 2020 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Pemda atas pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan operasional pemerintahan.

“Hal ini menjadi tolak ukur kinerja pemerintahan untuk dipertanggungjawabankan pada setiap akhir tahun anggaran”, ujarnya.

Baca Juga  Sairdekut Minta Pemprov Maluku Umumkan Besaran Bonus Atlet PON

Lebih lanjut Gubernur menjelaskan, berdasarkan Perda Maluku Nomor 17 Tahun 2019, tentang APBD tahun anggaran 2020 dan Perda Nomor 9 Tahun 2020, tentang perubahan APBD tahun anggaran 2020, maka pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp3,059 triliun, terealisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp3,045 triliun atau 99,57%.

“Pendapatan daerah tersebut, bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp545,752 miliar, pendapatan dana perimbangan Rp2,498 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp1,207 miliar”, ungkapnya.

Dijelaskannya, pada komponen belanja daerah dianggarkan sebesar Rp3,890 triliun, terealisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp3,008 triliun atau 77,32%. Menurutnya, Realisasi belanja daerah tersebut, terdiri atas belanja operasi sebesar Rp2,096 triliun, belanja modal sebesar Rp591,452 miliar, belanja tak terduga sebesar Rp93,681 miliar dan belanja transfer sebesar Rp227,238 miliar.

Baca Juga  Pelamar di Dua Perusahaan Halsel Terganjal Sertifikat Vaksin

Selanjutnya terdapat pembiayaan daerah bersumber dari penerimaan pembiayaan daerah dianggarkan sebesar Rp863,926 miliar dan terealisasi sebesar Rp338,326 miliar atau 39,16%. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan sebesar Rp32,800 miliar, terealisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp32,775 miliar atau 99,92%.

“Terkait dengan hal tersebut bila diperhadapkan antara realisasi penerimaan pembiayaan daerah, dengan pengeluaran pembiayaan daerah, maka diperoleh pembiayaan netto sebesar Rp305,551 miliar”, terangnya.

Dengan demikian, Gubernur menuturkan, secara keseluruhan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp3,045 triliun. Jika diperhadapkan dengan realisasi belanja daerah sebesar Rp3,008 triliun rupiah, maka dihasilkan surplus APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp37.776.594.792,87.

Menurutnya, surplus APBD tersebut bila ditambahkan dengan pembiayaan netto sebesar Rp305,551 miliar, maka dihasilkan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tahun anggaran 2020 sebesar Rp343.328.072.884,38.

Baca Juga  DPRD Maluku Harap Seluruh Hak-Hak Nakes Telah Terbayarkan Tepat Di Momentum HUT RI

“Selanjutnya, neraca Pemprov Maluku merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Provinsi Maluku per 31 Desember 2020, yang terdiri atas total aset sebesar Rp5,799 triliun, total kewajiban sebesar Rp294,698 miliar dan total ekuitas,” paparnya. (alena)

No More Posts Available.

No more pages to load.